In March 2011, finally I can fulfill my long-awaiting dream to hike the Greatwall.

It was supposed to be hotter in March, but – with the climate change – the temperature was around -5 to +5 Celsius degree. Meaning, we (me and hubby) should put on double shirt plus winter jacket.

 

 

 

 

 

 

We decided to join the Jinshanling Great Wall tour arranged by the Downtown Backpacker Hotel where we stayed.  Jhinshanling is the most preserved part of the Great Wall, compared to other tourist sites / entrance to the Great Wall.

Together with other 6 companions we hike the Great Wall started from 10.oo in the morning and finished around 14:00 noon time.  We hike for about 10 km long and passed by about 50 watchtowers. It was an up and down hiking with hundreds of slippery steps.

 

 

 

 

 

 

The hiking trip is tough, but when we were on top one of the watcher towers and saw great view with white snow spread everywhere, our efforts were unquestionable paid off.

 

 

 

 

 

 

 

I would highly recommend this tour to those who like to experience something different, adventurer with high stamina; you should do this at least once in your lifetime.

 

 

 

 

 

 

 

Definitely for me it is one of my most memorable trips; visiting and hiking this one and the only building that can be seen with base eyes from the moon. It was built during the Ming Dynasty in 1368 – 1644 ; around 800 to 500 years ago.  Wow!

 

 

 

 

 

 

We spent around 4 hours on top the great wall – but the memory of it will be with us for the rest of our life.

More info on the Great Wall :http://www.travelchinaguide.com/china_great_wall/scene/beijing/jinshanling.htm

India menjuluki dirinya sebagai negara yang penuh dengan keajaiban, tetapi alasan saya mengunjunginya adalah karena ingin melihat Taj Mahal, salah satu dari keajaiban dunia. Bersama dengan my other half, Lucky, we leave for India on January 25th, 2011 through KL then off to  Delhi.

Perjalanan berlangsung lancar. Sekitar pukul 07.30 malam, kami tiba di Airport International New Delhi yang bersih, rapih dan modern, tepat waktu sesuai jadwal. Satu hal yang saya rekam, petunjuk toiletnya menampakkan foto pria dan wanita berpakaian tradisional India di dinding pintu masuknya.

Kami langsung menuju money changer untuk mendapatkan INR  (Indian Rupee) dengan nilai tukar sekitar 200 IDR untuk 1 INR, hanya ada 1 tempat penukaran (resmi, milik pemerintah);  dan setiap penukar wajib menunjukkan passport, mengisi form, baru mendapatkan INRnya;  pelayanannya lambat dan memakan waktu 25 menit padahal hanya ada 3 turis lain yang antri di depan saya . Tujuan berikutnya adalah ke counter pre-paid taxi; menuju Delhi Train Station (NDLS). Pelayanannya cepat, tetapi petugas tidak memberikan petunjuk yang jelas, dimana saya bisa mendapatkan taksinya.  Saya harus menanyakannya untuk mendapatkan lokasi taksi yang tepat. Begitu keluar dari Arrival Hall, langsung beberapa orang mengerubungi kami untuk membantu, tetapi karena sudah mendapatkan petunjuk arah, maka kami langsung menuju tempat taksi yang terletak didepan area kedatangan, sekitar 100 meter. Taksi yang kami naiki mobil tua yang bobrok. Pengemudinya tidak bisa berbahasa Inggris, dan ternyata tidak ada koordinasi dengan konter pembayaran, karena saya harus menjelaskan ulang tujuan kami dan memastikan bahwa pengemudinya mengerti yang kami maksud. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit untuk sampai di stasiun kereta Delhi yang ternyata kotor dan kumuh sekali didalamnya.

Selama perjalanan 4 hari di India, kami akan menggunakan kereta untuk berpindah dari 1 kota ke kota lainnya; Delhi-Agra-Jaipur-Delhi. Kali ini (Delhi-Agra) yang sudah pre-book melalui www.cleartrip.com kami menggunakan kereta Tamil Nadu Express kelas AC2 Tier yang berangkat 21:30 dan sampai di Agra Cantt sekitar jam 01.00 pagi. Di dalam gerbong untuk kelas AC2 Tier yang berharga INR 930 untuk kami berdua ini masing-masing penumpang mendapatkan 1 tempat tidur lengkap dengan seprai dan selimutnya yang harus kita pasang sendiri. Sekali lagi kesan kumuh dan sumpek masih terasa di dalam gerbong kereta yang dimaksimalkan untuk tempat tidur dengan lorong yang cukup sempit untuk berjalan diantaranya.

Sampai di Agra Cantt, tidak ada counter pre-paid taxi diluar stasiun sudah tutup sehingga kami harus tawar-menawar dengan supir taksi yang menawarkan harga ‘prepaid’. Mengingat hari sudah malam dan kami sudah kelelahan, tanpa berpanjang lebar, kami menerima harga INR 250 menuju Taj Plaza Hotel, Taj Mahal East Gate, Shilp Gram, VIP Road, Agra, yang merupakan hotel berbintang 2 dan sudah kami book melalui www.agoda.com . Sekitar jam 02:00pagi kami sudah bersiap2 untuk tidur. Kamar  standar yang kami dapatkan dengan harga IDR 209,494 semalam  tanpa breakfast ini terasa berdebu. Kondisi kamar mandinya juga mengecewakan. Airnya terasa aneh, sehingga untuk kumur dan sikat gigi kami menggunakan air botol mineral. Hal yang menghibur dari hotel ini adalah lokasinya yang sangat dengan dengan Taj Mahal, tujuan utama kami, dan hotelnya memiliki area rooftop  dimana Taj Mahal terlihat dengan jelas dari situ.

The Taj Mahal

Setelah sarapan pagi dengan Indian Breakfast seharga INR 110 lengkap dengan teh atau kopi; kami menuju tempat pembelian tiket masuk Taj Mahal. Baru saja melangkahkan kaki keluar tangga teras hotel, langsung beberapa orang mengerubungi kami, mulai dari yang menawarkan rickshaw, auto (bajaj), taksi atau jasa guide. Harga tiket untuk turis dan local berbeda jauh, kami membeli tiket masuk seharga INR 750 yang mendapatkan 1 botol air dan tutup sepatu yang nantinya harus digunakan untuk masuk area utama Taj Mahal. Tiket masuk juga termasuk free shuttle menuju gerbang Taj Mahal, tetapi kami memilih menggunakan rickshaw. Beberapa guide bertubi-tubi menawarkan jasanya mulai dari harga INR 700 sampai akhirnya ke INR 250. Kami memutuskan untuk menggunakan jasa guide yang mengklaim dirinya sebagai guide resmi, yang telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah dan mempunyai akses untuk memasuki area Taj Mahal.

Ternyata memang menguntungkan menggunakan jasa guide karena selain dia fasih menceritakan seluruh sejarah dan area yang wajib menjadi perhatian di Taj Mahal, dia juga bisa menjadi koreografer dan fotografer kami.

Taj Mahal dibangun selama 22 tahun (1631-1653) oleh 20,000 pekerja; lama pengerjaannya dilambangkan dengan masing-masing 11 dome putih kecil di bagian depan dan belakang pintu utamanya. Bahan utamanya adalah marmer putih yang dipahat dengan ukiran-ukiran yang indah dan akan bercahaya bila terkena sinar matahari atau rembulan. Lokasinya terletak dipinggir sungai Yamuna. Beberapa area/gerbang dihiasi dengan ayat-ayat suci Alqur’an – total ada 14 surat alqur’an yang melambangkan 14 anak Shah Jahan. Taj berarti crown sedangkan Mahal berarti palace. Taj Mahal adalah bentuk mahkota dari Mumtaj Mahal yang meninggal pada tahun 1630 ketika melahirkan anaknya yang ke 14.  Istri pertama dan kedua, yang sama-sama tidak memiliki keturunan, dari Shah Jahan juga dikubur di areal Taj Mahal. Kuburan Mumtaj dan Shah Jahan yang sekarang dilihat oleh para turis sebenarnya merupakan replica dari kuburan aslinya yang terdapat di ruang bawah tanah.  3 jam rasanya belum cukup untuk menikmati keindahan kompleks Taj Mahal.

Sleepless and colorful city at night is a perfect nick-name for Macau. The city has casinos in every corners of its area; from grand luxurious and complete casino to a simple one, you only need to choose as you wish

Hongkong is only 1,5 hour away from Macau

Enjoying gondola and exotic song is also available in Macau

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1. Background

Nowadays, modern human daily life can not be separated from any palm oil products;   ranging from margarine, cereals, crisps, sweets and baked goods, to soaps, shampoo, washing powders and cosmetics, it can also be used in animal feedstuffs and as a bio fuel (www.greenpalm.org).   Oil palm can only be cultivated in tropical areas of Asia, Africa and South America; Indonesia and Malaysia are the world’s largest producers of palm oil with a sizeable export trade. Collectively they account for about 87 percent of global output. In recent years, Indonesia has surpassed Malaysia as the largest producer (www.worldgrowth.org).

Palm oil is today the most produced vegetable oil in the world – 37 million metric tons (Oil World, 2006), it is entirely GMO-free and produces up to 10 times more oil per hectare than soybean, rapeseed or sunflower. Although oil palm is a more sustainable source of vegetable oil than other oil crops, there is concern that the growing demand of palm oil for food and bio fuel could lead to rapid and ill-managed expansion of palm oil production and result in serious environmental and social consequences (www.rspo.org). It is vital that production and use of palm oil must be done in a sustainable manner based on economic, social and environmental viability, as mentioned by Pruyt and Kwakkel (2007) it becomes clear that actions good on one dimension, but harmful on another dimension, might actually in the long run be harmful on the first dimension as well: suppose that a decision leads to rapid economic growth but degrades the environment, which reduces public health in the longer term, which decreases productivity, which harms the economy, et cetera.

Long-term business success (sustainable performance and profit) can only be considered in the broader sustainability context: by reducing the effects of our activities on the environment and conducting socially responsible business; or ethical business. Hence the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) was formed in 2004 with the objective of promoting the growth and use of sustainable oil palm products through credible global sustainability standards developed through involvement of all stakeholders; which they call as RSPO Principles and Criteria; and applied as business ethics for all actors involved in the palm oil supply chain.

In a free market, it is only by serving customers well that the enterprise will survive and prosper over time, although the profit motive of business is understood and accepted, people do not accept it as an excuse for ignoring the basic norms, values, and standards of being a good citizen. Modern businesses are expected to be responsible guardian of community resources working toward the growth and success of both their companies and their communities. Businesses around the world are designing and implementing business ethics programs to address the legal, ethical, social responsibility, and environmental issues they face (US Department of Commerce, 2004)). By addressing these issues in a systematic way, enterprises can improve their own business performance, expand opportunities for sustainable growth, and contribute to the development of social capital in their markets.

1.2. Objective

To understand closely on the entangled problem in the palm oil industry especially the one related to business ethics by reviewing real application of business ethics in the business setting situation through studying a real case study.

1.3. Scope and Limitation

This paper is written based on available and limited information collected from online materials, references and lecture materials; no field study or depth research was made. It is written in order to fulfill final assignment for Business Ethics course.


CHAPTER 2

LITERATURES REVIEW

2.1.        Ethics, Business Ethics and Business Ethics Theories

Ethics is a broad and major branch of philosophy, and the word of ‘ethics’ means (1) different things depending on the ethical subfield considered. In general ethics is the study of values and customs instantiated in the lives of particular groups. Ethics can be used more specifically to refer to a subset of these values and customs. It also covers (2) the analysis of notions such as good and evil, right and wrong, fair and unfair, guilt and shame, and virtue. Then ethics is (3) to refer to specific moral principles in the context of morality (Crisp 1998 in Pruyt and Kwakkel, 2007). As a result “Business Ethics” can be defined as the critical, structured examination of how people & institutions should behave in the world of commerce. In particular, it involves examining appropriate constraints on the pursuit of self-interest, or (for firms) profits, when the actions of individuals or firms affects other (www.business ethics.ca).

Currently, there are 3 leading normative theories of business ethics; the stockholder, stakeholder, and social contract theories. These theories present distinct and incompatible accounts of a business person’s ethical obligations, and hence, at most one of them can be correct. The stockholder theory is the oldest of the three, and it would be fair to characterize it as out of favor with many contemporary business ethicists.   In recent years, however, the social contract theory has been cited with considerable approbation and might accurately be characterized as challenging the stakeholder theory for preeminence among normative theorists (Hasnas, J; 1998):

1.     The Stockholder Theory:

According to this theory, businesses are merely arrangements by which one group of people, the stockholders, advance capital to another group, the managers, to be used to realize specified ends and for which the stockholders receive an ownership interest in the venture. Under this view, managers act as agents for the stockholders. They are empowered to manage the money advanced by the stockholders, but are bound by their agency relationship to do so exclusively for the purposes delineated by their stockholder principals. The existence of this fiduciary relationship implies that managers cannot have an obligation to expend business resources in ways that have not been authorized by the stockholders regardless of any societal benefits that could be accrued by doing so.  This implies that a business can have no social responsibilities.

2.     The Stakeholder Theory:

As an empirical theory of management, the stakeholder theory holds that effective management requires the balanced consideration of and attention to the legitimate interests of all stakeholders, defined as anyone who has “a stake in or claim on the firm”. This has been interpreted in both a wide sense that includes “any group or individual who can affect or is affected by the corporation,” and a more narrow sense that includes only “those groups who are vital to the survival and success of the corporation.” It is perhaps more familiar in its narrow sense in which the stakeholder groups are limited to stockholders, customers, employees, suppliers, management, and the local community. The stakeholder theory asserts that a business’s financial success can best be achieved by giving the interests of the business’s stockholders, customers, employees, suppliers, management, and local community proper consideration and adopting policies which produce the optimal balance among them.

The stakeholder theory asserts that, regardless of whether stakeholder management leads to improved financial performance, managers should manage the business for the benefit of all stakeholders.  Hence, in its normative form, the stakeholder theory does imply that businesses have true social responsibilities. The stakeholder theory holds that management’s fundamental obligation is not to maximize the firm’s financial success, but to ensure its survival by balancing the conflicting claims of multiple stakeholders.

This obligation is to be met by acting in accordance with two principles of stakeholder management. The first, called the principle of corporate legitimacy, states that “the corporation should be managed for the benefit of its stakeholders: its customers, suppliers, owners, employees, and the local communities. The rights of these groups must be ensured and, further, the groups must participate, in some sense, in decisions that substantially affect their welfare.” The second, called the stakeholder fiduciary principle, states that “management bears a fiduciary relationship to stakeholders and to the corporation as an abstract entity. It must act in the interests of the stakeholders as their agent, and it must act in the interests of the corporation to ensure the survival of the firm, safeguarding the long-term stakes of each group.”

3.     The Social Contract Theory.

The social contract theory asserts that all businesses are ethically obligated to enhance the welfare of society by satisfying consumer and employee interests without violating any of the general canons of justice. This theory is based on the traditional concept of a social contract, an implicit agreement between society and an artificial entity in which society recognizes the existence of the entity on the condition that it serves the interests of society in certain specified ways.

The normative social contract theory of business ethics takes much the same approach toward deriving the social responsibilities of businesses. It begins by imagining a society in which there are no complex business organizations, i.e., a state of “individual production,” and proceeds by asking what conditions would have to be met for the members of such a society to agree to allow businesses to be formed. The ethical obligations of businesses toward the individual members of society are then derived from the terms of this agreement. Thus, the social contract theory posits an implicit contract between the members of society and businesses in which the members of society grant businesses the right to exist in return for certain specified benefits.

In general, then, the social contract theory holds that managers are ethically obligated to abide by both the social welfare and justice terms of the social contract. Clearly, when fully specified, these terms impose significant social responsibilities on the managers of business enterprises.

2.2. Benefits of Implementing Business Ethics

Principal benefits coming to an enterprise that implements a business ethics program are (www.trade.gov/good governance):

• Enhanced reputation and goodwill,

An enterprise’s reputation for integrity is important for securing the loyalty of customers, for recruiting and retaining the most professional and honest employees, for becoming the business partner of choice, for winning local community acceptance, and for increasing access to capital and credit.

• Reduced risks

Every business, even if it strives to comply strictly with the law, is subject to risks such as these:

  • Being exposed to criminal prosecution for bribing a government contracting officer
  • Being debarred from government contracting or a strategic partnership for an inappropriate gift or gratuity
  • Having to recall products for failure to follow quality standards and procedures
  • Having to clean up spills of toxic waste
  • Dealing with employee claims of sexual harassment
  • Dealing with lost employee time for health and safety problems
  • Being placed on a blacklist of international, national, or local organizations

• Reduced costs

By providing employees clear guidelines on how to conduct day-to-day business in compliance with laws and ethics through a business ethics program, the responsible business enterprise can reduce transaction costs. A business ethics program institutes procedures to detect and to prevent violations of the law and ethics. It provides employees with clear guidelines on a host of day-to-day transactions: how to conduct bids and tenders; how to conclude contracts; how to use confidential information; how to avoid conflicts of interest; and how to work with customers, suppliers, service providers, and competitors. The cost of bribery, kickbacks, and other forms of illegal or corrupt conduct is not only the amount paid. The full cost includes management effort to allocate time to work with officials, to maintain a second set of books, and to deal with the threat of extortion and blackmail. The real cost is the risk to reputation and pride in the enterprise and the reduced prospects for participating in a market economy.

• Protection from unethical employees and agents

It is not pleasant to contemplate, but the enterprise itself is often abused by its employees and agents. Embezzlement of enterprise funds is a major example. Cheating on time cards or carrying off supplies and tools, while relatively minor, add up to significant losses sustained every year by businesses—both large and small. It has been estimated that enterprises in the United States lose some 6 percent of their revenues annually to employee misconduct. A business ethics program is designed to establish standards and procedures to prevent and detect violations of the trust put in employees. Among these standards and procedures are processes to protect enterprise assets. These specific processes may include establishing standards and procedures, monitoring and auditing systems, and reporting mechanisms.

• Enhanced performance, productivity, and competitive position

A responsible business enterprise increases effectiveness and efficiency by enabling all stakeholders to work together closely on the basis of respect, shared values, and mutual trust. Such efforts lead to what one author calls “invisible savings” by reducing employee conduct that is harmful to the enterprise but difficult to detect. After a business ethics program becomes a part of operations, many of the costs of monitoring and supervision can be reduced.

• Expanded access to capital, credit, and foreign investment

A business ethics program, including aggressive risk management processes, may increase a responsible business enterprise’s attractiveness to investors. Before making loans, international lending institutions and domestic banks perform due diligence on whether an enterprise is managed well. They look to see whether an enterprise has strong financial supervision and internal controls. A business ethics program is designed to prevent and detect illegal and unethical practices. Financial institutions may view management as a worthy credit risk and allow access to capital at lower rates. When entering new markets, foreign investors seek reliable partners who demonstrate integrity and operate on a transparent basis. A business ethics program reflecting global norms and values provides a common language between an enterprise and foreign investors. It creates opportunity to build partnerships that are based on respect, shared values, and mutual trust.

• Increased profits and sustained long-term growth

The discipline of responsible business conduct does not deliver instant results. However, a business ethics program—including infrastructure and processes for continuous monitoring of compliance with law and ethics— should help an enterprise be more reliable and stable over time. Once a responsible business enterprise has demonstrated its ability to detect and to prevent violations of the law and ethics, it tends to earn stakeholder confidence. This confidence leads to an increase in the value of shares; to wider access to capital and credit; to new clients, customers, and partners; and to further opportunities for expansion.

• Increased international respect

Adhering to the discipline of responsible business conduct can help enterprises gain access to international markets. It encourages compliance with laws and regulations that require a high level of transparency. When the generally accepted business practices of a community are based on sound standards and reasonable expectations, fair competition is the norm and the responsible business enterprise can operate on a level playing field. Fair competition may encourage trading partners to reduce trade barriers such as tariffs and quotas. Recent research suggests that a business ethics program is particularly valuable in times of merger, acquisition, and restructuring. It is thought that the essential elements of a business ethics program may help members of often distinct organizational cultures manage their differences until they find common ground. These elements include core beliefs, standards, and procedures; high-level personnel responsible for the program; and dedicated resources to help employees seek advice. Enterprises undergoing privatization should also consider the advantages of a business ethics program as a means to reduce the risks associated with this transition process.

2.3.    Business Ethics: Emerging Global Standards

Particularly over the past two decades, a number of prominent business associations, NGOs, and international government institutions have developed a body of global standards for the responsible business. These emerging global standards are of four types:

  • A stakeholder engagement standard (AA1000S)
  • Substantive standards (such as SA8000, Caux Round Table’s principles, Interfaith Declaration’s principles, and the Basic Guidelines for Codes of Business Conduct)
  • Management process standards (such as SA8000, the CERES Principles, and the U.S. Federal Sentencing Guidelines for Organizations)
  • Reporting standards (such as the Global Reporting Initiative)

Source: www.trade.gov/goodgovernance

These standards provide the foundation for establishing the outcomes that can be expected from a business ethics program. The major standards-setting institutions are of three major types: business associations, stakeholder groups, and international governmental organizations.

As the result of ongoing global dialogue between these institutions, a body of standards and expectations for responsible business has emerged. These standards address a number of areas of concern to responsible owners and managers:

•       Business conduct, including fair competition

•       Community relations, including political involvement

•       Corporate governance

•       Environmental protection

•       Human rights

•       Marketplace relations

•       Workplace relations

•       Accountability

•       Reporting standards


CHAPTER 3

PALM OIL INDUSTRY

3.1.     Get Closer to Palm Oil Industry and RSPO

Palm oil and palm kernel oil is an important and versatile vegetable oil which is used as a raw material for both food and non-food industries. Oil palms are highly efficient oil producers, with each fruit containing about 50% oil. The trees can grow 20 meters tall with leaves up to 5 meters long. They bear clusters of fruit all year long, with each fully matured cluster weighing up to 50 kg. As a result they require ten times less land than other oil-producing crops (soy bean, rapeseed or sunflower).  Vegetable oil production around the world totals over 144 million tons per year, of which over 47 million tons is palm oil. Along with soy oil, palm oil makes up 60% of world production. Palm oil and palm kernel oil are entirely GM (genetically modified) free. It contributes to the economic development of the producing countries and to the diets of millions of people around the world (www.greenpalm.org).

Although oil palm is a more sustainable source of vegetable oil than other oil crops, there is concern that the growing demand of palm oil for food and bio fuel could lead to rapid and ill-managed expansion of palm oil production and result in serious environmental and social consequences. In response to the urgent and pressing global call for sustainably produced palm oil, the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) was formed in 2004 with the objective promoting the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders (www.rspo.org).  RSPO unites stakeholders from seven sectors of the palm oil industry; oil palm producers, palm oil processors or traders, consumer goods manufacturers, retailers, banks and investors, environmental or nature conservation NGOs and social or developmental NGOs to develop and implement global standards for sustainable palm oil.

RSPO has developed a set of standards called the Principles & Criteria (P&C) that define the practices for sustainable palm oil production. These standards address the legal, economic, environmental and social requirements of producing sustainable palm oil. RSPO’s Principles and Criteria (P&C) for sustainable palm oil production are based on these principles:

1.     Commitment to transparency

2.     Compliance with applicable laws and regulations

3.     Commitment to long-term economic and financial viability

4.     Use of appropriate best practices by growers and millers

5.     Environmental responsibility and conservation of natural resources and biodiversity

6.     Responsible consideration for employees and for individuals and communities affected by growers and mills

7.     Responsible development of new plantings

8.     Commitment to continuous improvement in key areas of activity

The Code of Conduct applies not only to the producers of palm oil but to all stakeholder groups, hence binding all members to its common objective. While producers are expected to implement the Principles & Criteria and obtain RSPO certification in their production of palm oil, non-producers are expected to implement equivalent standards in their procurement and use of palm oil.  (www.rspo.org)

3.2. The Case of PT. SMART Tbk. (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk)

PT SMART Tbk is one of the largest, publicly-listed, integrated palm-based consumer companies in Indonesia which founded in 1962, SMART’s palm plantations have a total coverage area of approximately 136,400 hectares (including small holders). SMART also operates 15 mills, four kernel crushing plants and four refineries. SMART listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 1992. SMART’s primary activities are cultivating and harvesting of palm trees, processing of fresh fruit bunches into crude palm oil (CPO) and palm kernel, and refining CPO into value-added products such as cooking oil, margarine and shortening. Besides bulk and industrial oil, SMART’s refined products are also marketed under several brands such as “Filma” and “Kunci Mas”. Today, these brands have been recognized and have significant market share in their respective segment in Indonesia. SMART is a subsidiary of Golden Agri-Resources Ltd (“GAR”), which is one of the largest palm-based companies in the world which is listed on the Singapore Exchange. SMART also manages all of GAR’s oil palm plantations, which has a total planted area of 435,000 hectares (including small holders) in Indonesia, as at 30 September 2010. (Smart-tbk website, www.smart-tbk.com )

“We aim to be the leader in sustainable palm oil production by adopting the best industry practices and standards, managing the environment responsibly and empowering the communities where we operate while delivering shareholders values” these words are written on SMART’s website under the tab header “Sustainable Palm Oil”, further more the following words can be read on that same web-page too “Our sustainability strategy is implementing the best practices holistically in all dimensions of sustainability (the environment, community, market place and work place), benchmarking our practices against the  Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) and the United Nations Global Compact (“UNGC”), and engaging stakeholders proactively”. These words are in line with one of SMART’s mission of ”maintaining the highest level of sustainability and integrity” which creates impression that SMART is committed to sustainability practices and standards.

However, in December 2009, Greenpeace has reported differently than what was stated as SMART’s mission, it was found out that SMART was clearing peat land and high conservation value forests (HCVF) which shelter endangered species such as orangutans and trap vast amounts of climate-warming gases. Greenpeace accused SMART engaged in land clearance without environmental impact assessments, land clearance without timber cutting permits, land clearance on deep peat. These activities are in breach of Indonesian law and the principles and criteria of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of which SMART is a member since February 2005 (Greenpeace, December 2009).

Greenpeace not only attacking SMART alone, the Indonesian government was demanded to stop SMART activities and consider forest moratorium, and giant  companies such as Nestle, Kraft, Procter & Gambler, Unilever which buy SMART’s CPO were demanded to stop their purchases. In the first quarter of 2010, Unilever and Nestle announced that they stopped their purchasing contract with SMART (Food Navigator.com, December 2009) which then followed by Burger King in September 2010 (Xinhuanet.com, September 2010).

Interestingly, after the case was revealed by Greenpeace, each of these big companies sourcing palm oil from SMART, counter stated that they actually want and intend only to purchase certified sustainable palm oil:

  • Unilever, one of the RSPO founders, has committed to buy 100% certified sustainable palm oil by 2015, regardless of any additional cost – which would not be passed on to consumers (www.unilever.com).
  • Kraft stated to work with the World Wildlife Fund (WWF) to gain a better understanding of the issue and all options available and plans to start purchasing certified palm oil in 2010 (Foodnavigator.com, December 2009).
  • P&G commits to the sustainable sourcing of palm oil. By 2015, it intends to purchase and use palm oil that can be confirmed to have originated from responsible and sustainable sources. (www.pg.com)
  • Nestle undertook a detailed review of its supply chain to establish the source of its palm oil supplies and has committed to using only certified sustainable palm oil by 2015 (Foodnavigator.com, December 2009)

Unilever with annual purchases of 47,000 tons of palm oil worth 32 million USD from SMART, and Nestle with 4,000 tons of palm oil worth 3,2 million USD,  dropped SMART as their supplier following Greenpeace reports in that mid December (Palmoilhq.com, August 2010; palmoilhq.com, march 2010; Asiasentinel.com, January 2010), while Cargill had threatened to do the same if the accusations proved correct in the audit SMART commissioned and paid for in response to Greenpeace claims (Foodnavigator.com, December 2009). In April 2010, Burger King, the second largest US hamburger chain, followed other companies to stop it purchases from SMART (The Jakarta Post, 9 April 2010).

As the case was developed further, the Indonesian government mediated SMART and Greenpeace (Antara news.com, May 2010) for a meeting. It was subsequently agreed that  an independent auditors will be appointed to verify the accusation from Greenpeace.

Control Union Certification and BSI group were then appointed as independent auditors accompanied by local experts from IPB (Institute Pertanian Bogor), were paid for by SMART, after being approved by the RSPO. The audit covered only 40 percent of SMART’s total planted area of 430,000 hectares, not including its plantations in Papua. It used satellite images, land surveys, soil analysis and interviews with officials for the findings. “Planting on peat lands and deep peat were found but not as extensively as claimed,” the audit said, adding such planting was mainly incidental but broke Indonesian law and SMART’s own rules. SMART’s share price was little changed after the audit, down 1.4 percent, though the stock has rallied 39 percent this year to beat strong gains in the Jakarta index, investors retain their confidence in the firm’s outlook (Reuters.com, 10 August 2010).

SMART claimed that it had complied with all prevailing regulations in doing its business. It said that all the concession areas in Central and West Kalimantan were affected by earlier activities such as logging and slashing and burning by other parties, before the company won government permits to develop these areas. The verification by CUC and BSI group, however, found that the SMART had planted on peat land more than 3-meter deep on two estates, in breach of a presidential decree on deep peat land. SMART acknowledged the finding but claimed the planting was “unintentional”. The verification also identified that 21 percent of the examined lands, or 37,698 hectares of the company’s total 182,528 hectares, was opened before an independent high environmental impact assessment (Amdal) was conducted (The Jakarta Post, 9 April 2010).

Later, SMART agreed to take improvement actions towards full compliance with the RSPO principles and criteria as stated in their press release dated 22 September 2010:

  • With regard to RSPO’s requirement to show “A sufficiently challenging and time-bound plan for the certification of all SMART’s production units”: SMART will share a detailed and time-bound plan for RSPO certification of all of SMART’s production units with all its stakeholders.
  • With regard to RSPO’s requirement “Assurance that all of SMART’s production units are currently applying the RSPO’s New Plantings Procedure”: SMART will continue to monitor the implementation of RSPO’s New Plantings Procedure for all of SMART’s production units.
  • With regard to RSPO’s requirement “Agreement to develop an acceptable package of measures related to the land cleared without HCV assessment” and “Evidence that the Standard Operating Procedures (specifically those on compliance with SEIA requirements, HCV assessments, peat conservation, community engagement about social impacts) have been adapted to address all failings identified in the IVEX (Independent Verification Exercise) report”:

o    In the case of land permits, moving forward, SMART will ensure that land permits are obtained before commencing land preparation.

o    In the case of High Conservation Value (HCV) land, SMART has identified about 21,000 ha or 11.5% of the 11 concessions covered in the IVEX Report that contains HCV land and has conserved this. An acceptable package of measures related to land cleared without HCV assessment is presently being developed.

o    In the case of peat conservation, where possible, SMART has since taken the necessary remedial actions including reinstating the land. Moving forward, SMART will be working with stakeholders on the overall management of peat including those areas that have been developed.

o    In the case of community engagement and social impacts, SMART believes in treating local landowners and communities fairly and will be commissioning a separate research to study its social impact on the community.

3.3. Discussion on the SMART’s Case

SMART is a member of RSPO, which knows exactly that it should produce palm oil sustainably as stated clearly on its values and mission. Unfortunately somehow SMART did not fully implement that sustainable palm oil principles and criteria, hence accusation from Greenpeace were proven by the findings of independent auditors, even though it was not as extensive as  stated by Greenpeace; however, the facts which were disclosed to public showed  that SMART did not follow the P & C of sustainable palm oil.

According to the code of conduct of RSPO, it applies not only to the producers of palm oil but to all stakeholder groups, including all players in the supply chain, as described in below formation of value chain of the RSPO. All actors in the chain are responsible to ensure the business ethics is implemented and applied correctly. In this case, including the buyer of SMART’s production; Unilever, Nestle, Burger King, etc – they should have ensured that they source the CPO from sustainable producers;  the traders; Cargill – which should have ensured to trade sustainable products, and even the investor/financial institution which lends money to SMART should have ensured to not provide financial supports to  growers/producers applying unsustainable palm oil P&C.

Once each of the supply chain applies their own controls conscientiously for ensuring sustainable activities, it will enhance and support others within the supply chain to apply a sound business ethics. This case is one of the perfect examples which shows businesses NOT/FAIL implementing the ‘expected’ business ethics will not be able to sustain their long term business path; they will be attacked thus will not be supported by their stakeholders let alone the end customers.

Source: www.rspo.org

SMART realized that their only option to recover is by planning their improvement actions; since in this case they had invaluable experience of financial loss (contract terminations, verification cost) and reputation damage (especially to international companies, consumer) which without doubt have impacts to their business. They did not meet the expectation of their stakeholders, as they could not provide benefits to all of their stakeholders as per the stakeholder theory of business ethics. This has also proven the emerging of global standards; especially on the area of concern: environmental protection is very strong.

CHAPTER 4

SUMMARY

Business ethics is the applied ethics discipline that addresses the moral features of commercial activity.  Enhanced reputation and goodwill, reduced risks, reduced costs, increased profits and sustained long term growth, increased international respects; are some of the benefits received by enterprises apply business ethics in their activities. Business ethics develops through 3 leading normative theories; the stockholder, stakeholder and social contract theories.

In the past two decades business ethics becomes emerging global standards from number of business associations, stakeholder groups, and international institutions. Similar situation happens in the palm oil industry. The whole supply chains of palm oil demanded a sustainably produced palm oil, hence the formulation of RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) in 2004 which then developed a set of standard called the Principles and Criteria for sustainable palm oil production as the business ethics for those involved in palm oil business, not only for the growers, but also for processors, traders, financial investors, buyers up to the end consumer.

Pressure on implementing business ethics in a sustainable palm oil industry has recently became stronger and globalized. As the number one producer and exporter of palm oil, Indonesia received lots of attention and critics from international media and parties, the case of PT. SMART Tbk, recently is a real example of that situation; it was proven that SMART did not implement the RSPO principles and criteria fully, even though on the other hand, it was not as extensive as accused by  Greenpeace.

Above all, applying business ethics is a must for all industry aiming for sustainable and prosperous business; business ethics guide companies to conduct business responsibly.

REFERENCES

Antara News.com. 14 May 2010.  Govt Finally To Mediate Greenpeace-pt Smart Dispute. Jakarta.  http://www.antaranews.com/en/news/1273802528/govt-finally-to-mediate-greenpeace-pt-smart-dispute-fardah (accessed on 5 December 2010)

Asiasentinel.com. 7 January 2010. Trouble for Palm Oil. http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2227&Itemid=229 (accessed on 7 December 2010)

Food Navigator.com. December 2009. Nestlé and Kraft probe palm oil sources after sustainability claims. http://www.foodnavigator.com/On-your-radar/Sustainable-sourcing/Nestle-and-Kraft-probe-palm-oil-sources-after-sustainability-claims (accessed on 5 December 2010)

Green Peace. December 2009. Illegal forest clearance and RSPO Greenwash: Case Study of  Sinar Mas. London, UK.  http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/illegal-forest-clearance-and-rspo-greenwash-case-studies-sinar-mas (accessed on 5 December 2010)

Green Peace. September 2010. Sinar Mas pays its global to green wash its dirty laundry.   Netherland.  http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/publications/Greenpeace/2010/GreenpeaceFactsOxley20100929Final.pdf (accessed on 3 December 2010)

Hasnas, John. 1998. The Normative Theories of business ethics: a guide for the perplexed. Business Ethics Quarterly v. 8. (Jan 1998). http://web.sau.edu/RichardsRandyL/business_ethics_filing_cabinet_normative_theories_of_business_e.htm (accessed on December 10, 2010)

http://www.businessethics.ca/definitions/business-ethics.html (accessed on 10 December 2010)

Palmoilhq.com. 25 March 2010. Cargill to Sinar Mas: May stop Palm oil buys on deforestation issue. Jakarta. http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/cargill-to-sinar-mas-may-stop-palm-oil-buys-on-deforestation-issue/ (accessed on December 7, 2010)

Palmoilhq.com. 10 August 2010. Update: Indonesia: PT. SMART: Greenpeace deforestation Charges unfounded. http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/update-indonesias-pt-smart-greenpeace-deforestation-charges-unfounded/ (accessed on 7 December 2010)

Procter & Gamble Website: http://www.pg.com (accessed on 7 December 2010)

Pruyt,  E.,  Kwakkel, J. 2007. Combining System Dynamics and Ethics: Towards More Science?. Delft University of Technology.  Netherland.  Available on http://www.systemdynamics.org/conferences/2007/proceed/papers/PRUYT232.pdf (accessed on 24 November 2010)

Reuters.com. 10 August 2010. Indonesian SMART gets mixed score in green audit. Jakarta. http://www.reuters.com/article/idUSTRE6790FC20100810 (accessed on 7 December 2010)

RSPO : http://www.rspo.org/?q=page/789 (accessed on 2 November 2010)

Smart-tbk website. http://www.smart-tbk.com/about_overview.php (accessed on 5 December 2010)

Smart-tbk website: 22 September 2010. Smart continues its Cooperation with RSPO. Jakarta. http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20100922%20-%20Announcement%20-%20SMART%20continues%20its%20cooperation%20with%20the%20RSPO.pdf (accessed on 10 December 2010)

The Jakarta Post. 9 April 2010. Burger King stops Buying Palm Oil from Smart. Jakarta. http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/04/burger-king-stops-buying-palm-oil-smart.html (accessed on 7 December 2010)

Unilever Website: Unilever & Palm Oil, http://www.unilever.com/mediacentre/news/unileverandpalmoil.aspx (accessed on 5 December 2010)

US Department of Commerce. 2004. Business Ethics: A Manual for Managing a Responsible Business Enterprises in Emerging Market Economy. http://trade.gov/goodgovernance/business_ethics/manual.asp (accessed on November 30,  2010)

Worldgrowth.org. September 2009. Palm Oil: The Sustainable Oil.  http://www.worldgrowth.org/assets/files/Palm_Oil.pdf (accessed on December 10, 2010)

www.trade.gov/goodgovernance/adobe/bem_section…/chapter2.pdf (accessed on November 15, 2010)

www.greenpalm.org. What is Palm Oil. http://www.greenpalm.org/en/about-palm-oil/what-is-palm-oil (accessed on 10 December 2010)

Xinhuanet.com. 3 September 2010. Burger King stops purchasing palm oil from SMART. Jakarta. http://news.xinhuanet.com/english2010/business/2010-09/03/c_13477283.htm (accessed on 5 December 2010)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan selalu menarik untuk dibahas, mengingat teorinya pun terus berkembang dan berevolusi, mulai dari kepemimpinan yang dikarenakan sifat-sifat yang telah dimiliki sejak lahir, gaya-gaya kepemimpinan, dan pembahasan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu sampai ke kepemimpinan yang dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan mampu membawa pengikutnya menghadapi perubahan dan berubah (Bolden et al., 2003).

Seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dapat menganalisa informasi secara mendalam untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, dia juga harus bisa melibatkan pihak-pihak yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat menciptakan situasi yang menginspirasi para pengikutnya agar mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi dari keadaan sekarang. Pada kenyataannya seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung-jawab, mau mengembangkan pengikutnya dan yang terpenting memiliki integritas dan etika yang baik, karena dia harus memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi pengikutnya.

Baik pemimpin yang situasional atau struktural, formal atau informal, mereka sama-sama selalu dituntut untuk memiliki karakteristik ‘kepemimpinan yang efektif’ yang dapat membawa organisasinya ke situasi yang lebih baik, mencapai hasil yang diinginkan,  mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadinya, selalu dapat menguasai keadaan bahkan dalam situasi yang terburukpun, dan beragam karakteristik lainnya; atau sebaliknya bila dia tidak bisa atau dianggap tidak mampu menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang efektif maka organisasinya tidak dapat secara efektif mencapai/menuju hasil yang diinginkan atau bahkan dia akan digantikan/tergantikan oleh pemimpin yang lain.

1.2. TUJUAN

Membahas sejarah teori kepemimpinan, kepemimpinan yang efektif dan ciri-ciri dari kepemimpinan yang efektif, serta pembahasan studi kasus atas efektifitas kepemimpinan pejabat publik Negara Indonesia dan hal apa yang dapat dipelajari dan dianalisa dari kepemimpinannya dan situasi yang dihadapinya.

1.3. BATASAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan studi literatur, termasuk analisa website browsing tanpa melakukan riset mendalam ataupun wawancara  langsung kepada tokoh yang menjadi studi kasus disini, untuk menyelesaikan penulisan makalah ini.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.        TEORI KEPEMIMPINAN

Banyak pemikiran melatarbelakangi teori kepemimpinan, bahkan teori ini masih terus   berkembang sampai sekarang, berikut adalah perkembangannya mulai dari Great Man Theories sampai dengan kepemimpinan transformasional menurut Bolden et al. (2003):

1.     Great Man Theories; berdasarkan pemikiran bahwa pemimpin adalah orang-orang yang luar biasa, lahir dengan kualitas kepemimpinan, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin.

2.     Trait Theories; teori ini membuat daftar kata-kata sifat yang menggambarkan kualitas seorang pemimpin dan kata-kata tersebut terus bertambah, semua bersifat atribut positif.

3.     Behaviourist Theories; teori ini lebih fokus pada apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin daripada kualitasnya. Beberapa pola perilaku berbeda diobservasi dan dikategorikan sebagai ‘tipe kepemimpinan’. Teori ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para manajer.

4.     Situational Leadership; pendekatan teori ini melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang spesifik terhadap suatu situasi yang sedang dihadapi. Misalnya ada situasi yang membutuhkan tipe kepemimpinan otokratik dan ada yang membutuhkan pendekatan partisipatif. Teori ini juga menyatakan bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan yang berbeda yang dibutuhkan dari setiap level di suatu organisasi yang sama.

5.     Contingency Theory; teori ini memperbaiki pendekatan situasional, dan fokus pada identifikasi variabel-variabel situasional kepemimpinan yang efektif yang diperkirakan paling tepat atau efektif untuk menghadapi situasi tertentu.

6.     Transactional Theory; pendekatan ini menekankan pada pentingnya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, focus pada keuntungan yang mutual buat kedua belah pihak dan berasal dari semacam kontrak diantara mereka, dimana pemimpin akan memberikan penghargaan atau pengakuan atas komitmen atau loyalitas para pengikutnya

7.     Transformational Theory; konsep utamanya adalah tentang perubahan dan peran pemimpin yang menetapkan dan mengarahkan visi dan memastikan bahwa kinerja organisasi berubah.

Pendekatan traits theories, mengajukan banyak daftar kualitas seorang pemimpin, berdasarkan penelitian Stogdil, 1974 dalam Bolden et al., 2003; berikut adalah daftar dari Skills and Traits yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin:

Traits

– Adaptable to situations

– Alert to social environment

– Ambitious and achievement-orientated

– Assertive

– Cooperative

– Decisive

– Dependable

– Dominant (desire to influence others)

– Energetic (high activity level)

– Persistent

– Self-confident

– Tolerant of stress

– Willing to assume responsibility

Skills

– Clever (intelligent)

– Conceptually skilled

– Creative

– Diplomatic and tactful

– Fluent in speaking

– Knowledgeable about group task

– Organised (administrative ability)

– Persuasive

– Socially skilled

Transformational theory sebagai pendekatan yang paling terakhir berkembang, dimulai oleh James MacGregor Burns dengan bukunya   ‘Leadership’. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional adalah suatu hubungan yang bersifat mutual dan menuju kearah peningkatan yang bisa merubah pengikut menjadi pemimpin dan dapat merubah pemimpin menjadi agen moral. Lebih lanjut Burns menyatakan kepemimpinan transformasional terjadi ketika satu orang atau lebih saling berinteraksi dimana mereka saling mempengaruhi sehingga baik si pemimpin dan sang pengikut mencapai tingkat motivasi dan moral yang lebih tinggi.

Pengembangan lebih lanjut oleh Stephen Covey (1992) dalam bukunya ‘Principle-Centred Leadership’ menyatakan perbedaan antara pemimpin transaksional dan pemimpin transformasional sebagai berikut:

Kepemimpinan Transaksional

  • Berdasarkan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan
  • Dimulai dengan kekuatan, posisi dan politik
  • Berdasarkan kejadian sehari-hari
  • Pencapaian tujuan jangka pendek dan orientasi pada data yang nyata
  • Fokus pada masalah taktis
  • Mengandalkan hubungan yang baik untuk interaksi antar sesame
  • Memenuhi peran yang diharapkan melalui kerja yang efektif sesuai dengan sistem
  • Mendukung sistem dan struktur yang menghasilkan dan memaksimalkan efisiensi dan menjamin keuntungan dalam jangka pendek
Kepemimpinan Transformasional

  • Berdasarkan kebutuhan seseorang untuk suatu arti
  • Dimulai dengan tujuan dan nilai-nilai, moral dan etika
  • Lebih dari (diatas) kejadian sehari-hari
  • Pencapaian tujuan jangka panjang tanpa mengkompromikan nilai-nilai dan prinsip
  • Fokus pada misi dan strategi
  • Mengarahkan potensi; identifikasi dan pengembangan sumber daya
  • Mendesain dan me-re-desain pekerjaan supaya menjadi lebih berarti dan menantang
  • Menyesuaikan struktur dan sistem internal untuk pencapaian nilai dan tujuan

Covey menyatakan bahwa kedua tipe kepemimpinan diatas dibutuhkan. Kepemimpinan transaksional diperlukan sebagai model bagi banyak orang dan untuk organisasi yang stabil dan tidak memerlukan perubahan; sedangkan kepemimpinan transformasional diperlukan untuk menghadapi dan memfasilitasi perubahan (Bolden et al., 2003). Pada 1994, Bass dan avolio menyatakan bahwa pemimpin transformasional menunjukkan perilaku-perilaku yang berasosiasi dengan 5 gaya transformasi berikut:

Gaya Transformasional Perilaku Pemimpin
1.     Perilaku Ideal: berpegang teguh pada  idealismenya
  • Menekankan pada nilai dan kepercayaan mereka yang terpenting
  • Mempunyai tujuan yang kuat
  • Menimbang konsekuensi moral dan etika dari keputusan-keputusannya
  • Memimpin hal-hal baru
  • Membicarakan tentang pentingnya untuk saling mempercayai
2.     Inspirational Motivation: menginspirasi orang lain
  • Optimis akan masa depan
  • Antusias tentang apa yang harus dicapai
  • Menggambarkan masa depan
  • Percaya diri penuh bahwa tujuan akan tercapai
  • Memberikan bayangan yang menarik tentang apa yang wajib dipertimbangkan
  • Menentukan dengan jelas berada diposisi mana bila menghadapi masalah yang kontroversi
3.     Intellectual Stimulation: stimulating others
  • Menimbang ketepatan asumsi-asumsi penting
  • Mencari pandangan yang berbeda untuk penyelesaian masalah
  • Meminta semua pihak untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang
  • Mengusulkan cara baru untuk penyelesaian masalah
  • Mendorong pemikiran baru untuk menghadapi masalah sehari-hari
  • Mendorong timbulnya ide-ide baru
4.     Individualized Consideration: Coaching and Development
  • Banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan melatih
  • Memperlakukan orang lain sebagai individu, bukan hanya sebagai anggota kelompok
  • Menyadari bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan, kemampuan dan aspirasi yang berbeda
  • Membantu mengembangkan kekuatan/kelebihan orang lain
  • Mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap kekhawatiran orang lain
  • Mendukung self development
5.     Idealized Attributes;  Respect, trust and faith
  • Mengembangkan rasa bangga menjadi anggota kelompok
  • Meletakkan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi
  • Melakukan tindakan-tindakan yang membangun rasa hormat orang lain
  • Menunjukkan kemampuan dan kekuatannya
  • Mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain
  • Meyakinkan orang lain bahwa rintangan dapat diatasi

Kepemimpinan transformasional bersifat proaktif dalam berbagai macam dan caranya yang unik. Para pemimpin ini berusaha untuk mengoptimasikan pengembangan dan tidak hanya fokus pada kinerja saja, mereka juga mendorong rekan-rekannya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi termasuk juga pada peningkatan standar moral dan etika. Melalui pengembangan rekan-rekannya mereka yakin organisasinya juga akan otomatis berkembang.

2.2. KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

Pengembangan lebih lanjut dari teori kepemimpinan transformasional adalah oleh Hooper dan Potter (1997) yang mengidentifikasi 7 kompetensi inti dari ‘transcendent leaders”; yaitu pemimpin yang mampu mengikat dukungan emosi dari para pengikutnya dan mampu dengan efektif melakukan perubahan yang transenden (Bolden et al., 2003): Menentukan tujuan, Memberikan contoh, Komunikasi, Melakukan harmonisasi, Mengeluarkan kemampuan terbaik dari pengikutnya, Menjadi agen perubahan, Memberikan keputusan di saat kritis dan kebingungan

2.3. CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

Hamlin (2002) dalam Bolden et al,. 2003 mengajukan model generik untuk manajer dan kepemimpinan yang efektif berdasarkan analisa meta dari perilaku kepemimpinan dan manajemen di 4 organisasi sector publik di UK; yang dibedakan menjadi indikator-indikator positif dan negatif:

Indikator Positif:

  • Kemampuan berorganisasi yang efektif dan manajemen perencanaan/proaktif
  • Kepemimpinan yang partisipatif dan supportif, kepemimpinan tim yang proaktif
  • Empowerment dan delegasi
  • Memperhatikan keadaan anggotanya dan kebutuhan serta perkembangan stafnya
  • Manajemen pendekatan terbuka dan  personal/ pengambilan keputusan bersama
  • Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan semua pihak / selalu menginformasikan keadaan ke segala pihak

Indikator Negatif:

  • Tidak memperhatikan pendapat sekitar / gaya manajemen otokratik yang tidak efektif
  • Tidak memperhatikan orang lain, tidak melayani, berperilaku mengintimidasi
  • Mentolerir kinerja yang buruk dan standar yang rendah / mengacuhkan dan menghindari
  • Menyerahkan peran dan tanggungjawabnya ke orang lain
  • Menolak ide-ide baru

Hamlin (2007) mendapatkan hasil yang mirip untuk kepemimpinan yang efektif; berdasarkan risetnya di Inggris terhadap manajer-manajer di 4 organisasi sektor publik

Perilaku Positif / Efektif Perilaku Negatif / Tidak Efektif
  • Menunjukkan perhatian terhadap orang lain, merespon terhadap kebutuhan mereka
  • Berkonsultasi dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan
  • Melakukan rapat regular yang efektif untuk penentuan target, tujuan, pembagian tugas dan penilaian kinerja
  • Menghadapi permasalahan
  • Mendorong orang lain untuk bertindak atas inisiatifnya masing-masing
  • Mengakui kerja keras dan komitmen orang lain
  • Menggunakan informasi, pengetahuan dan pengalaman secara efektif untuk pengambilan keputusan
  • Manajemen perencanaan proyek yang efektif
  • Mencari cara peningkatan berkelanjutan diatas segala permasalahan/hambatan
  • Selalu siap menghadapi permasalahan yang sulit atau sensitif
  • Menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi
  • Memberikan tanggung jawab terhadap anggota tetapi tetap akuntabel
  • Gaya komunikasi yang langsung, terbuka, jujur
  • Melatih dan mengembangkan anggotanya sesuai dengan pengalamannya
  • Menunjukkan perilaku yang patut dicontoh
  • Mempertimbangkan akibat sebelum bertindak
  • Tidak menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap orang lain atau menghargai sumbangsih kerja mereka
  • Tidak melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan
  • Tidak bertanggung jawab, merasa memiliki atau akuntabel
  • Reaktif, fokus pada hal kecil bukan pada keseluruhan permasalahan
  • Membatalkan atau mengatur ulang rapat pada saat-saat terakhir
  • Bersikap emosional, irasional dan temperamental
  • Komunikasi yang tidak jelas atau membingungkan
  • Tidak berkomunikasi atau menguasai perubahan secara efektif
  • Gagal mencapai persetujuan atau mengklarifikasi harapan
  • Menunjukkan keengganan untuk berhadapan dengan konflik
  • Menunjukkan ketidakterbukaan dan fokus pada halangan-halangan
  • Membiarkan standar dan kinerja yang rendah
  • Persiapan atau perencanaan yang kurang

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1.     BIOGRAFI SRI MULYANI INDRAWATI

Sri Mulyani Indrawati atau biasa disingkat SMI lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962. Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2010, Sri Mulyani menjadi tokoh yang hangat diperbincangan   berkaitan dengan kasus Bank Century. Di tengah penyelidikan terhadap Sri Mulyani tiba-tiba saja Bank Dunia menunjuknya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Sri Mulyani menjadi satu-satunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang membawahi 70 lebih negara. (Sumber:Berirama.com, Wikipedia)

Pendidikan

  • Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta. (1981 – 1986)
  • Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, USA (1988 – 1990)
  • Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana Champaign, USA (1990-1992)

3.2. KEPEMIMPINAN SRI MULYANI

3.2.1. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah salah satu hal penting yang dijalankan oleh Sri Mulyani selama masa jabatannya di kementerian keuangan.  Saat pelantikan menteri keuangan pengganti SMI, Presiden SBY menyatakan salah satu tugas menteri keuangan yang baru adalah  meneruskan reformasi perpajakan dan bea cukai yang telah dimulai oleh SMI (Antara News.com, 20 Mei 2010). Agus Martowarjono, Menteri Keuangan penggantinya menyatakan bahwa “SMI telah membangun landasan sistem yang kuat di Kementerian Keuangan dan lingkungannya, dan akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh SMI”.

SMI berhasil mencatat beberapa prestasi penting di bidang pembangunan ekonomi dan good governance. Salah satunya ialah keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan melalui terbentuknya transparansi dan akuntabilitas di internal departemen, upaya itu sekaligus dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan. SMI  juga berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kebijakan sunset policy diyakini juga tidak terlepas dari perannya. Mulai diberikannya insentif fiskal bagi beberapa sektor dan komoditas yang berpotensi ekspor ataupun menyerap tenaga kerja, adalah hasil penting lain yang dihasilkan dalam rangka menjadikan pajak sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. SMI juga berkomitmen dalam upaya pembangunan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan juga bisa bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran.  Pada 2007, Depkeu mulai menerapkan sanksi pada daerah-daerah yang kurang disiplin dalam mengelola APBD, seperti keterlambatan penetapan APBD ataupun kegagalan dalam mengelola DAK. (Blog Detik.com, 17 Agustus 2009)

Kepemimpinan Sri Mulyani tak hanya diakui di tingkat kementerian keuangan yang dipimpinnya dan di tingkat nasional. Sosoknya juga cemerlang di kancah internasional. Pengaruhnya sangat besar dalam sejumlah forum ekonomi baik dengan negara-negara maju maupun sesama negara berkembang, misalnya, dalam forum G-20.  Ada beberapa forum dalam lingkup G-20 yang merupakan hasil inisiatif Indonesia dan didorong oleh prakarsa Sri Mulyani, seperti forum Bali Dialogue of Climate Change.

Para pegawai yang bekerja bersama SMI menyatakan bahwa dia adalah orang yang tegas dan disiplin, rasional tapi juga tulus.  SMI dengan tegas, berani mereformasi seluruh struktur keoorganisasian yang menjadi inti unit kerja di kementerian keuangan dan   membuat banyak terobosan dalam kebijakan serta berani mengambil risiko yang tinggi, misalnya keputusan menyelamatkan Bank Century (Vivanews, 5 Mei 2010).  Sri Mulyani dinilai mampu menggawangi perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia hingga mampu melampaui krisis. “Di dalam pengelolaan ekonomi, Indonesia diakui mengalami banyak kemajuan, baik itu ekonomi makro maupun dari sektor riil. Baik dari indikator-indikator yang mudah dilihat maupun yang relative susah dilihat, seperti masalah confident dan persepsi,” kata Sri Mulyani. “Dan diakui, penyumbang terbesar dari kemajuan itu adalah dari Kementerian Keuangan,” tambahnya lagi.

Menurut Bisnis.com, 5 Mei 2010, kalangan ekonom menilai pengunduran diri  SMI  sebagai Menteri Keuangan menyusul posisi barunya sebagai pejabat tinggi di Bank Dunia merupakan solusi terbaik di tengah tekanan poltik mengenai kasus Bank Century, kerja keras SMI didukung oleh para pegawainya seperti yang mereka nyatakan dalam website Dirjen Perbendaharaan (21 Mei 2010), ingin tetap melanjutkan reformasi keuanganyang telah dimulai SMI. Dalam kebijakan fiskal di masa kepemimpinannya, di Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi jilid II dengan memperbaiki system data base, dengan melakukan intesifikasi dan ekstensifikasi dengan menggunakan based marking profiling, dan sisi governence tata kelola untuk mengurangi penyelewengan maupun tindakan-tindakan yang tidak baik dari fiskus maupun wajib pajak.    Di bidang perbendaharaan, sudah banyak reformasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga akan ada percepatan treasury function, pelayanan yang baik mulai dari penggunaan anggaran, pengelolaannya dan juga reportingnya,

3.2.2. PRESTASI SRI MULYANI

Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007, karena prestasinya yang meningkatkan cadangan devisa Indonesia terus  menembus level tertingginya US$ 50 miliar.  Pada 2008 bahkan cadangan devisa Indonesia sudah menembus US$ 60 miliar. Forbes juga menilai, investasi asing terus menanjak setelah kepemimpinan SMI di Departemen Keuangan yang  dinilai gigih memberantas korupsi di birokrasi, menciptakan insentif pajak dan mempermudah UU. Gelar dari Forbes ini sekaligus melengkapi berbagai gelar sebelumnya. SMI pada Maret 2008 juga dinobatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di Asia oleh Singapore Institute of International Affair (SIIA). (Topix.com, 2 September 2008)

3.3. DUKUNGAN TERHADAP SRI MULYANI: CAPRES 2014?

Banyak dukungan diberikan kepada SMI, salah satunya pada awal Oktober 2010, Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyalemen dukungan pada pencalonan Sri Mulyani Indrawati menjadi Presiden pada 2014, mengingat SMI memiliki kemampuan, intelektual, dan kepribadian yang baik sehingga layak dipertimbangkan dan diperhitungkan semua partai politik (parpol). Ketua Umum PPP Suryadarma Ali, menyatakan, peluang Sri Mulyani untuk maju menjadi capres 2014 cukup besar. (Republika.co.id, 1 Oktober 2010). Salah satu pendukung SMI, Wimar Witoelar menyatakan “Suatu saat, SMI akan bergabung dengan kita semua, dan pada saat itu bisa katakan, bahwa yang disebutnya sebagai ongkos demokrasi mahal yang harus kita bayar, menjadi biaya investasi yang kembali dalam jumlah berlipat ganda. tugas kita kini adalah menjaga investasi agar demokrasi kita tumbuh subur dan seimbang. Masa terpenting adalah masa sekarang,”

Pada akhir November 2010, buku setebal 202 halaman yang berjudul “Mengapa Sri Mulyani” diluncurkan oleh para pendukung SMI di Jakarta. Buku tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang berkaitan dengan kasus Bank Century yang dialamatkan ke SMI dan Boediono tidak ada satupun yang dapat dibuktikan. “Tidak ada bukti sama sekali bahwa proses pengambilan kebijakan cacat hukum. Juga sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwa segala langkah yang diambil dalam kebijakan itu ditujukan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ungkap SMI dalam buku tersebut (Okezone.com, 27/11/2010). SMI akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan pada 2014 kalau citra sebagai orang terdizalimi, yang terpaksa pindah kerja ke luar negeri, bisa terus dikemas dengan baik, ditambah dengan kenyataan SMI juga  terkenal  sebagai pendukung reformasi sistem keuangan dan memiliki integritas yang baik. (Antara, 7 Mei 2010). Seperti yang pernah dikatakan SMI “Saya tetap berkeyakinan bahwa memegang teguh etika dan menjaga integritas, merupakan suatu syarat yang tidak boleh dikompromikan” (MetroTV News.com, 26 November 2010)

Situs www.srimulyani.net diluncurkan di Jakarta, Kamis (30/9/2010). Meski menggunakan namanya dan sebagai ikon situs, ini bukan situs pribadi  SMI, bahkan dia tidak terlibat dalam pembuatannya. Situs publik ini dibuat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D sebagai media untuk memajukan etika publik.  Menurut Todung Mulya Lubis, salah satu pengurus situs, tujuan pembuatan situs untuk memberikan contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika publik, tempat bagi prinsip utama etika publik berfungsi mencegah politik menjadi urusan personal.  Lebih lanjut Todung memaparkan, SMI layak dijadikan ikon etika publik karena ia telah dengan tegas menolak kekuasaan. Srimulyani.net diinspirasikan oleh integritas SMI yang dengan kukuh membela kepentingan publik dari rongrongan politik koruptif elite kekuasaan. “Mudah-mudahan situs ini bisa menjadi tempat pendidikan politik yang baik, bagaimana etika publik yang baik,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam kesempatan yang sama. (Kompas.com, 30 September 2010)

Selain itu dukungan terhadap SMI juga banyak dilakukan melalui dunia maya oleh para pendukungnya melalui situs-situs jejaring social seperti; facebook yang telah mencapai lebih dari 88 ribu orang, twitter dan blog-blog individu yang menyatakan bahwa mereka mempercayai integritas SMI dan mendukungnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada putaran pemilihan 2014.


BAB 4

HIKMAH YANG DIDAPAT

Sri Mulyani adalah seorang pemimpin transformasional dan sekaligus pemimpin transaksional yang berkarakter, dia memegang teguh etika kerjanya dan memiliki integritas yang kuat sehingga terkenal sebagai pemimpin yang bersih dari faktor KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Dia berani mengambil resiko, melawan arus birokrasi yang ada yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mengakar dengan kuat dengan cara melakukan pembaharuan dan reformasi proses birokrasi di departemen keuangan dan departemen terkait lainnya, seperti bea cukai, perpajakan, yang terkenal kuat dengan citra KKN. SMI juga menerapkan sistem reward dan punishment untuk memacu proses reformasi birokrasi  (misal; menaikkan pendapatan pegawai departemen keuangan tetapi menekankan transparansi dan akuntabilitas pegawai; mendorong setiap daerah agar menerapkan desentralisasi fiskal tetapi juga bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran). Tidaklah mengherankan bila kemudian dia mendapatkan beberapa penghargaan internasional atas prestasinya memimpin departemen keuangan dan sebagai mentri koordinator perekonomian sebagai mentri keuangan terbaik Asia tahun 2006, dan beberapa penghargaan internasional lainnya yang sangat membanggakan bangsa Indonesia.

Walaupun demikian ada kasus besar yang menghadang SMI mendekati akhir masa 5 tahun jabatannya yaitu kasus Bank Century. SMI bersama dengan Direktur BI pada saat itu dituduh mengambil keputusan yang kurang tepat dan mengakibatkan kerugian negara, walaupun sampai saat makalah ini ditulis, hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Kesimpulan yang dapat dikatakan disini adalah SMI berada pada situasi yang sulit waktu itu, dan siapapun yang berada pada posisinya akan dihadapkan pada alternatif pilihan-pilihan yang memang tidak mengenakkan, tetapi sebagai pemimpin dia tetap harus melakukan pilihan dan mengambil keputusan, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten; walaupun pada akhirnya hal tersebut berbalik menjatuhkan dirinya. Sehingga dia harus menyerahkan jabatannya dan mengambil posisi lain yang ‘ternyata’ bahkan bersifat lebih internasional dan sebenarnya merupakan ‘promosi’ bagi seorang mentri keuangan, mengingat sejarah  posisi yang sekarang dipegangnya di Bank Dunia, selalu diduduki oleh para ‘mantan’ mentri keuangan yang mempunyai ‘track record’ internasional yang baik dan berintegritas.

Belakangan kasus besar lainnya yang terungkap setelah kepergian SMI adalah tentang   mafia pajak dan peradilan melalui kasus Gayus Tambunan. Kembali SMI dikaitkan dengan pertanyaan seberapa efektifnya reformasi departemen keuangan yang dilakukan dimasa dia memimpin. Kasus Gayus mendapatkan perhatian media yang sangat besar mengingat jumlah uang, perusahaan dan nama-nama besar yang terlibat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terlepas dari kasus Gayus ini, dirjen pajak berhasil menambah jumlah WP yang mempunyai NPWP dan jumlah penerimaan penghasilan negara melalui program sunset policy yang juga merupakan salah satu program kerja SMI; dan tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan waktu yang lebih lama dan dukungan dari semua pihak untuk benar-benar memberantas KKN, terlalu absurd bila semua pihak mengharapkan hasil yang instan dari reformasi tersebut, karena semua pihak juga mengakui bahwa KKN sudah terlalu mengakar keseluruh bagian dari republik ini, tidak hanya disistem tetapi yang lebih berat lagi bahkan sudah merasuk ke hampir semua pekerja dipemerintahan, oleh sebab itu, upaya yang digulirkan oleh SMI seharusnya didukung oleh semua pihak, bukan hanya menyetujui apa yang ingin dilakukannya tetapi yang lebih penting adalah turut melakukan aksi nyata untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut. Hasil sudah mulai terlihat dengan adanya perbaikan disana sini tetapi perjuangan tersebut masih jauh dari selesai. Tidaklah mengherankan bila kemudian banyak pihak yang ‘terganggu’ dengan sepak terjang SMI, sehingga ketika ada kesempatan untuk menjungkalnya melalui kasus Bank Century, beberapa pihak dengan bersemangat mempolitisir dan melakukannya. Walaupun disatu sisi hal tersebut menunjukkan bahwa SMI kurang bisa bermanuver dalam politik, tetapi dilain pihak hal tersebut justru menunjukkan bahwa SMI memang mempunyai integritas yang tinggi dan prinsip yang kuat. Hal inilah yang justru menjadikan dia sebagai ikon dari pejabat publik yang berintegritas.

SMI menjalankan gaya kepemimpinan yang transaksional dan transformasional pada saat yang bersamaan selama masa kepemimpinannya. Kepemimpinan transaksionalnya terlihat pada saat dia menekankan agar  pegawainya bersikap terbuka, akuntabel dan melayani publik dan dia juga memberikan peningkatan remunerasi sebagai imbalannya, sedangkan untuk kepemimpinan transformasionalnya saat dia melakukan pembaharuan dan reformasi birokrasi didepartemen-departemen yang dipimpinnya, dia memberikan contoh tentang apa yang harus dilakukan, dia mendorong agar anak buahnya menjadi lebih baik dan bertransformasi meninggalkan citra yang buruk, dia menginspirasi orang banyak untuk mempertahankan inegritas dan etika yang baik sebagai pejabat publik.

SMI juga telah membuktikan bahwa dia mempunyai kualitas-kualitas dan cirri-ciri sebagai pemimpin yang efektif; seperti berintegritas, beretika, mempunyai visi dan misi yang jelas, berani membuat tindakan/keputusan, berani menempuh resiko, memberikan rewards dan punishment, membawa dan melakukan perubahan, memenuhi target yang diharapkan, dan bertanggung-jawab dan akuntabel atas keputusannya, serta masih banyak lagi kualitas lainnya. Dari segi kompetensi inti atau skill, SMI memiliki intelektualitas dan pengalaman dibidang perekonomian dan dunia internasional yang sangat baik bahkan diakui oleh pihak internasional serta memiliki kemampuan konseptual yang baik.

Hal yang sebaiknya ditingkatkan oleh SMI dimasa mendatang adalah kenyataan bahwa untuk mengatasi keadaan KKN di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama, dia harus mendapatkan dukungan yang kuat dari sesama pejabat publik lainnya; dia harus menggalang kekuatan dan solidaritas mulai dari orang-orang disekitarnya dan juga orang-orang yang berada pada level yang sama, tanpa mengorbankan integritas dan etika publik yang dimilikinya. SMI harus mengusahakan sinergi antar golongan yang berbeda, hal ini tidak mudah tetapi harus diupayakan untuk mendapatkan dukungan yang kuat dan total atas program kerjanya.

Sampai saat ini dukungan terhadap SMI tidak pernah surut. Pada akhir November 2010, sekelompok penggemarnya meluncurkan buku setelah sebelumnya meluncurkan srimulyani.net, ditambah dukungan dari dunia maya, dimana berpuluh ribu pendukungnya menyatakan  secara terbuka agar SMI mencalonkan dirinya sebagai calon presiden 2014. Saat ini, semua pihak menunggu, baik para pendukung maupun  yang  tidak, apa yang akan terjadi menjelang 2014, apakah SMI akan mencalonkan dirinya? apakah SMI dapat menarik banyak pendukung? Apakah SMI benar-benar mau terjun ke dunia politik praktis?

BAB 5

KESIMPULAN

Teori tentang kepemimpinan terus berkembang dan berevolusi sesuai dengan perkembangan jaman. Teori kepemimpinan dimulai dari the Great Man theory dan berevolusi sampai dengan teori kepemimpinan transformasional. Mulai dari pembahasan tentang sifat-sifat atau karakteristik khas seorang pemimpin sampai dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh pemimpin.

Kepemimpinanan yang efektif secara umum mempunyai karakteristik-karakteristik  yang dapat dikelompokkan dan diidentifikasikan, dan  pada umumnya pembahasan tentang kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif adalah dua kutub yang berbeda dan saling bertolak belakang.

Pembahasan studi kasus mengambil contoh terkini (kejadian tahun 2010) dan pemimpin publik (dari Indonesia) yang mempunyai ‘skill dan pengetahuan’ yang tinggi dan tidak diragukan dalam bidangnya untuk mengemban tugasnya serta menerima banyak penghargaan internasional atas prestasi-prestasinya; Sri Mulyani Indrawati. Dia juga mempunyai kualitas-kualitas kepemimpinan yang efektif dan telah menerapkan tipe kepemimpinan yang bersifat ‘transaksional’ dan ‘transformasional’ pada saat yang bersamaan.

Pada kenyataannya, dia akhirnya harus ‘menyerah’ dan tidak dapat meneruskan kepemimpinannya karena besarnya dorongan untuk menurunkan suhu politik yang memanas; dan  kelemahannya yang dapat diidentifikasi adalah kurang berhasil usaha sinerginya dengan pihak-pihak lain atau departemen-departemen terkait bahkan sampai ke pihak politikus; dan dapat juga disimpulkan bahwa SMI berada pada situasi dan waktu yang ‘kurang tepat’ sehingga dia harus mengundurkan diri dari posisinya yang sangat strategis tersebut. Integritas yang tinggi dan etika publik yang baik yang dimilikinya menjadi kekuatan utama SMI, sehingga  dukungan terhadapnya tetap tinggi bahkan telah beredar wacana untuk mengajukannya sebagai Capres tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews. Com. 7 Mei 2010. Sri Mulyani jadi tokoh alternative Capres 2014.  Jakarta. http://www.antaranews.com/berita/1273228561/sri-mulyani-jadi-tokoh-alternatif-capres-2014 (diakses 25 November 2010)

Antaranews.com. 20 Mei 2010. Sri Mulyani Optimis Agus Martowardojo  Lanjutkan Reformasi. Jakarta. http://www.antaranews.com/berita/1274350755/sri-mulyani-optimistis-agus-martowardojo-lanjutkan-reformasi (diakses 30 November 2010)

Berirama.com. 5 September 2010. Biografi Sri Mulyani. http://berirama.com/general/biografi-sri-mulyani.html (diakses 25 November 2010)

Bisnis.com. 5 Mei 2010. Pengunduran Sri Mulyani jadi Solusi Terbaik.  http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id179339.html (diakses 30 November 2010)

Blog Detik.com. 17 Agustus 2009. Tentang Bea Cukai, Impor dan Ekspor Indonesia. http://beacukai.blogdetik.com/2009/08/17/pelopor-reformasi-birokrasi/ (diakses 30 November 2010)

Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. and Dennison, P. 2003. A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks. Centre for Leadership Studies, University of Exeter. UK.

DirJen Perbendaharaan. 21 Mei 2010. Sri Mulyani: Pegawai Kemenkeu Ingin Reformasi Jalan Terus. Jakarta. http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2390 (diakses 30 November 2010)

Hamlin, R. 2007. Developing effective leadership behaviours: the value of evidence based management. Business Leadership Review IV:IV October 2007, UK

Kompas.com. 7 Mei 2010. Kepemimpinan SM Diakui Dunia Internasional. Jakarta. http://properti.kompas.com/read/2010/05/07/19341282/Kepemimpinan.SM.Diakui.Internasional (diakses 30 november 2010)

Kompas.com. 30 September 2010. Situs www.srimulyani.net diluncurkan.  Jakarta. http://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/17593838/Situs.www.srimulyani.net.Diluncurkan. (diakses 30 November 2010)

MetroTV News.com. 26 November 2010. Sri Mulyani: Etika dan Integritas jangan Dikompromikan. Jakarta. http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/11/26/35149/Sri-Mulyani-Etika-dan-Integritas-Jangan-Dikompromikan (diakses 30 November 2010)

Okezone.com. 27 November 2010. Pendukung SMI bikin Buku ‘Mengapa Sri Mulyani’. Jakarta. http://economy.okezone.com/read/2010/11/27/209/397645/pendukung-smi-bikin-buku-mengapa-sri-mulyani (diakses 30 November 2010)

Republika.co.id. 1 Oktober 2010. PPP beri sinyal dukung Sri Mulyani Capres 2014. Jakarta.  http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/10/01/137741-ppp-beri-sinyal-dukung-sri-mulyani-capres-2014 (diakses 30 November 2010)

Topix.com. 2 September 2008. Sri Mulyani Kalahkan Hillary Clinton.  http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TJI74UUCHCH26RAVE (diakses 30 November 2010)

Vivanews.com. 5 Mei 2010. Irjen: Sri Mulyani Unik, Berani ambil Resiko. http://bisnis.vivanews.com/news/read/148946-sri_mulyani_ke_bank_dunia__irjen_depkeu_kaget (diakses 30 November 2010)

Wikipedia. Biografi Sri Mulyani Indrawati. http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani_Indrawati (diakses 25 November 2010)

Hari pertama di London saya musti bertanya ke bagian concierge kemana musti melangkah, masih disoriented soalnya. Menurut petunjuk, letak kantor hanya sekitar 15 menit, jalan kaki dari hotel tempat saya menginap. Petugasconcierge yang saya temui menerangkan arah secara cepat, tidak pakai basa-basi juga tidak pakai senyum.

“Keluar hotel, belok kanan, lurus, nanti ketemu gerbang besar dan kantornya ada di sekitar situ.” Ok deh…! Lain banget sama pelayananconcierge yang biasa saya dapatkan di hotel-hotel Indonesia — bangsa kita itu ramah dari sononya. Tepat jam 07.10 saya melangkahkan kaki keluar pintu utama Hotel The Strand Palace. Brrrr… udara dingin langsung menyambut dan memeluk saya. Mantel tebal, syal dan sarung tangan yang saya pakai sepertinya harus dilapis lagi.


Nah, sekarang saya tahu, kenapa para pejalan kaki di London selalu bergegas dan tidak menghabiskan waktu dengan ngobrol sambil jalan? Menurut ramalan cuaca yang saya dengar di TV cuaca di London rata-rata 6-8 derajat celcius di pertengahan Maret 2008. Hmm… sangat dingin buat ukuran orang melayu seperti saya.

Kesan pertama ketika melihat London hari itu, basah dan dingin. Bukan hanya cuacanya yang dingin menusuk tulang, tapi juga ‘aura’ yang saya dapat dari orang-orang di sekitar, individualistis khas metropolis. Segera saya bergerak mengikuti arah petunjuk yang diberikan dan dalam sekejab saya sudah berbaur dengan para pejalan kaki dan berubah menjadi individualistis juga, sama seperti mereka.

Menyusuri Strand Street, saya melihat pemandangan khas kota London. Kotak telepon berwarna merah, firehose warna merah di setiap sudut-sudut jalan. Dan yang sangat dibanggakan warga kota adalah bus double decker warna merah yang menjadi ikon suvenir London dimana-mana. Saya juga melihat lebih banyak taksi black cab berada di jalan-jalan dibandingkan kendaraan pribadi. Nah taksi yang dulu aslinya semua berwarna hitam sekarang warnanya bermacam-macam.  Bahkan ada yang pink, lucu deh… Rata-rata badan taksi ditunggangi iklan komersial. Walaupun demikian tetap disebut black cab, karena sudah terlanjur terkenal dengan sebutan itu.

Taksi model black cab ini maksimum untuk lima penumpang yang bisa duduk saling berhadapan. Dua tempat duduk di belakang sopir otomatis akan terlipat bila tidak ada penumpangnya. Sedangkan dua tempat lagi berada di ujung belakang, sehingga bila hanya mengangkut dua orang, maka ruang untuk kaki penumpang sangat lega dan nyaman. Bahkan bisa selonjoran.


Ternyata kelegaan ruangan tersebut diperuntukkan bagi penumpang yang berkursi roda. Setiap tempat duduk, juga yang tambahan, dilengkapi dengan sabuk pengaman yang wajib digunakan seluruh penumpang. Di musim dingin, taksi otomatis menggunakan heater untuk menghangatkan penumpang dan pengendaranya. Untuk berkomunikasi dengan sopir taksi, di atas tempat duduk penumpang dilengkapi dengan speaker dan microphone sehingga bisa saling mendengar dengan jelas, walaupun ada sekat pembatas kaca yang terletak di belakang pengemudi.

Semua taksi di London menerima pembayaran dengan kartu kredit tanpa ada charge tambahan maupun  batasan jumlah ongkos minimum. Mereka juga menyediakan kuitansi resmi bila kita memintanya. Ongkos taksi di London, sangat mahal dibandingkan taksi kita. Biaya awal otomatis akan berada diangka £2,2, saat pertama kita naik atau setara dengan Rp 42,000. Untuk perjalanan yang cuma sekitar lima menit menempuh jarak hanya beberapa blok, saya musti membayar sekitar £5 atau sekitar Rp 90,000, berarti setara dengan setengah perjalanan ke arah Bogor dari daerah Semanggi, Jakarta.

Untuk perjalanan dari hotel di tengah kota ke Bandara Heathrow yang memakan waktu sekitar 40 menit, saya musti membayar £64 atau sekitar Rp 1,250 juta. Wow, biaya termahal yang pernah saya bayar untuk perjalanan ke bandara. Di beberapa sudut jalan London, saya melihat bunga-bunga jenis perdu yang tingginya hanya sekitar 10-15 cm, berwarna-warni bermekaran sempurna. Ada yang berwarna kuning, ungu, pink, merah dengan daun-daun hijaunya yang rimbun, cantik sekali!. Bunga-bunga jenis ini mulai muncul sekitar awal Maret.

Ha…seakan menyambut kedatangan saya di London. Sangat kontras dengan pohon-pohon besar yang hanya mampu menunjukkan batang dan ranting-rantingnya yang menjulang, tanpa daun satu lembarpun setelah gugur kehilangan seluruh daunnya di awal musim dingin. Inilah pemandangan khas negeri musim dingin ketika akan memasuki musim semi.

Rata-rata para pekerja yang berpapasan dengan saya di jalan mengenakan jaket warna gelap dan sepatu boot kulit yang juga berwarna hitam. Pembedanya adalah adalah aksen warna di syal yang berlainan. Walaupun demikian mereka tetap tampil modis. Sepertinya benda-benda itu merupakan must have and must wear pada saat cuaca seperti ini, kalau tidak mau menggigil kedinginan.

Semua trotoar jalan yang saya lalui nyaman dan bersih. Rata-rata lebarnya sekitar 4-6 meter. Setiap kali mau menyeberang selalu ada tulisan besar warna kuning di aspal look right atau look left lengkap dengan anak panahnya, supaya kita waspada. Semua tombol dan lampu penyeberangan berfungsi dengan baik. Oh… ya mobil di sana berjalan di sisi kiri jalan sama seperti di Indonesia.

Ketika sedang menunggu bus, setelah keluar masuk beberapa toko untuk sekedar window shoping di Oxford Street, dimana hampir semua pertokoan terkenal ada di sini seperti: Selfridges, The Body Shop, Debenhams, House of Fraser, Mark & Spencers. Saya sempat terheran-heran karena bus dengan nomor yang saya inginkan tidak mau berhenti walaupun saya sudah berdiri tepat di depan halte bus tersebut.

Mengapa? Ternyata dari informasi seorang calon penumpang, saya harus menunggu di halte sebelumnya karena pemberhentian bus biasanya diselang-seling, untuk mengurangi kemacetan jalan, khususnya di jalan yang terbilang padat seperti Oxford Street. Jadi kita harus melihat nomor-nomor yang tertera di papan samping setiap halte. Ooh… ketahuan deh kalau saya bukan orang sana.

Yang bikin tambah menyenangkan, di atas semua halte bus, ada papan tulisan digital satu baris yang memberikan informasi bus nomor berapa yang akan segera muncul, lengkap dengan perkiraan menitnya. Asyik ya… Semua bus di London, otomatis akan miring ke kiri setiap kali berhenti untuk mensejajarkan level ketinggian lantai bus dengan tinggi halte. Sehingga memudahkan para orang tua atau anak-anak kecil yang akan naik atau turun dari bus. Bahkan untuk penumpang yang berkursi roda atau penumpang yang membawa kereta bayi, ada tambahan pijakan datar yang dapat dikeluarkan dari badan bus agar menyatu ke lantai halte dan tidak ada gap sama sekali. Dengan begitu mereka dapat naik dengan mudah.


Di dalam bus pun ada tempat khusus yang memang disediakan untuk mengakomodir penumpang dengan kebutuhan khusus semacam ini. Aman dan nyaman. Tidak ada bus yang ngebut di jalan, semua berjalan secara teratur dan tertib. Tiket bus bisa dibeli disetiap halte, tapi mesin yang ada di situ hanya menerima uang koin. Alternatif lain kita bisa membeli tiket di setiap tempat informasi untuk turis atau di stasiun kereta, bahkan juga dijual secara online.

Untuk berjalan-jalan di London secara hemat selama satu hari penuh, saya memutuskan membeli one day pass yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di sana tanpa ada batasan jarak dan tanpa limit untuk berapa kali perjalanan. Taripnya sekitar £6,7. Bandingkan dengan harga tiket bus normal yang untuk satu kali perjalanan saja mencapai £2.

Dengan tiket tersebut, saya bisa keliling kota sepuasnya seharian penuh, mengunjungi, London Tower, London Bridge, London Eye, Big Ben, Parliament Building, Trafalgar Square, British National Museum, Oxford Street. Hmmm.. pendek kata puas deh….semua dicapai dengan transportasi umum. Kapan ya Jakarta bisa seperti ini…… (Dina L)

Seperti di tampilkan di Kompas.com -Rabu, 16 April 2008 | 20:45 WIB :http://nasional.kompas.com/read/2008/04/16/20451156/taksi.black.cab.dan.bus.double.decker

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan yang dicanangkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam MDGs (Millenium Development Goals) untuk dicapai pada tahun 2015 [1], diharapkan pada saat tersebut populasi orang miskin yang hidup hanya dengan 1 USD perhari dapat berkurang setengahnya.

Untuk tahun 2010 – 2014 Pemerintah Indonesia juga mencanangkan program percepatan dan peningkatan ekonomi nasional yang antara lain ditujukan untuk pengentasan kemiskinan menjadi 8 – 10 % dari 13,5 % melalui program-program yang pro-pertumbuhan, pro-pengentasan kemiskinan, pro-penciptaan lapangan kerja dan pro-lingkungan (pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment) yang direncanakan untuk dicapai sebagai berikut  (Tim Perumus Pokja I, 2010).

Gambar 1: Grafik Penurunan Kemiskinan (Tim Perumus Pokja I, 2010)

Dinyatakan juga dalam program pemerintah tersebut bahwa pengentasan kemiskinan antara lain dicanangkan melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk peningkatan pendapatan termasuk pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju  pelayanan keuangan mikro untuk mengembangkan UMKMnya dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM di region Asia Pacific berjumlah lebih dari 90 % dari total bisnis yang ada dan mempekerjakan antara 60 – 80 % dari total pekerja [2].

Negara-negara lain juga melakukan program-program khusus untuk mengembangkan UKMnya; Korea memberikan bantuan keuangan dan non-keuangan,  Malaysia memberikan akses pasar dan nasihat bisnis sedangkan Canada memberikan bantuan untuk pengetahuan ahli dan tehnik, serta nasihat bisnis [3].

Di Indonesia, keuangan mikro untuk pengembangan UMKM sejak lama telah memainkan peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99,99 % atau mencapai 51,26 juta unit usaha sampai dengan tahun 2008 dari seluruh pelaku usaha nasional (Statistik UMKM 2007- 2008).

Menurut data dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UMK dan Biro Pusat Statistik, pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta UKM dengan nilai penjualan rata-rata per tahun kurang dari Rp. 1 milyar per unit atau sekitar 99,8 % dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 2006 naik menjadi 48,8 juta UMK atau 99,85 % dari semua skala usaha di Indonesia (Tambunan, 2009).

Salah satu kehebatan UMKM adalah kemampuannya menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja dari pada Usaha Besar, sehingga aktifitas UMKM memberikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang sangat berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi makro yang positif bagi suatu negara.

UMKM di Indonesia menyerap tenaga kerja sebesar 96,95 % pada tahun 2007 dan 97,04 % pada tahun 2008. UMKM juga merupakan satu sumber penting penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), sebesar 56,23 % pada tahun 2007 dan 55,56 % pada tahun 2008, dibandingkan dengan PDB dari Usaha Besar,  seperti yang tertera pada gambar-gambar berikut:

Gambar 2 : Jumlah Tenaga Kerja 2007 – 2008 (Statistik UMKM, 2009)

Gambar 3 : Kontribusi terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku (Statistik UMKM, 2009)

Hal ini sangat disadari oleh pemerintah, itu sebabnya pemberdayaan pembiayaan perbankan untuk UMKM; peningkatan KUR dan dana bergulir dengan bunga murah dan mudah diakses oleh UKM juga menjadi bagian dari Program Percepatan dan Peningkatan Eknomi Naional pemerintah periode 2010 – 2014.

Sayangnya situasi dilapangan menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta, jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi hanya 108 juta, yang menggambarkan bahwa akses menyeluruh terhadap jasa-jasa lembaga keuangan yang teregulasi masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat (SEEP Network, 2009)

Pada saat krisis ekonomi UMKM juga menunjukkan kemampuan yang lebih untuk bertahan dibandingkan Usaha Besar, menurut Basri (2003) hal ini disebabkan oleh:

  1. sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama (non-durable consumer goods). Kelompok barang ini dicirikan oleh keanjalan permintaan terhadap perubahan pendapatan (income elasticity of demand) yang relatif rendah. Artinya, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tak akan meningkat banyak; sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot-sebagai akibat dari krisis sebagaimana yang terjadi. Mengapa UKM dan koperasi tak seterpuruk usaha besar? Pertama. dalam lima tahun terakhir ini-maka permintaan tak akan banyak berkurang. Dengan demikian secara rata-rata tingkat kemunduran usaha kecil tidak separah yang dialami oleh kebanyakan usaha besar, terutama usaha yang selama ini bisa bertahan karena topangan proteksi, fasilitas istimewa dan praktik-praktik KKN lainnya.
  1. mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas.
  1. pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja (kebalikan dari konglomerasi). Modal yang terbatas menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya. Di lain pihak, mengingat struktur pasar yang dihadapi UKM mengarah pada persaingan sempurna (banyak produsen dan banyak konsumen), tingkat persaingan sangatlah ketat. Spesialisasi dan struktur pasar persaingan sempurna inilah yang membuat usaha kecil cenderung lebih fleksibel dalam memilih dan berganti jenis usaha, apalagi mengingat bahwa usaha kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.
  1. terbentuknya usaha-usaha kecil baru, terutama di sektor informal, sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor informal ini pada akhirnya membuat tidak terjadi penurunan jumlah UKM dan koperasi.

1.2.   Permasalahan

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, tetapi  dari hasil kajian dan data BPS (2000) menunjukkan bahwa   ternyata hanya sebagian kecil dari UMKM yang memanfaatkan dana LKM untuk menutupi kekurangan modalnya. Usaha kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank baru 37,4 % , sedang usaha mikro hanya  8,6 %. Usaha Mikro dan Kecil  lebih banyak memanfaatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain seperti koperasi, modal ventura, lembaga non bank , keluarga, perorangan, dan lainnya, hal ini disebabkan karena sulitnya memenuhi persyaratan perbankan, birokrasi, dan prosedur yang cukup rumit (Sutrisno, 2006).

Makalah ini membahas problema, tantangan dan peluang pengembangan Keuangan Mikro bagi UMKM  di Indonesia.

1.3.   Pembatasan Pembahasan

Pada makalah ini pembahasan  dilakukan berdasarkan pada pembahasan dan literatur yang telah ada secara kualitatif saja, penulis tidak melakukan penelitian lapangan.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Keuangan Mikro, Kredit Mikro, UMKM

Usman et al. (2004) Menyatakan bahwa keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan; termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang- bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Usman (2004:1).

Menurut definisi yang dipakai dalam microcredit summit (1997) [4] kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta (Ashari: 2006).

Kredit mikro ditujukan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang  mempunyai usaha kecil, yang di Indonesia definisinya  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pasal 1 menyebutkan  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan : 2009)

Dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, sebagai berikut:

Jenis Usaha Nilai Aset Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro < 50 Juta < 300 juta
Usaha Kecil 50  – 500 juta 300 juta – 2,5 milyar
Usaha Menengah 500 – 10 Milyar 2,5 – 50 milyar

Tabel 1 : Penggolongan UMKM berdasarkan Nilai Aset dan Hasil Penjualan Tahunan

Sejumlah lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha diatas. Misalnya BPS menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha dengan pekerja tetap hingga 4 orang, Usaha Kecil antara 5 – 19 pekerja dan Usaha Menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Bila diatas 99 orang dikategorikan sebagai Usaha Besar[5].

Sedangkan menurut Soetrisno, berdasarkan nilai kredit maka besarnya kredit yang tergolong ke dalam kredit mikro lazimnya disepakati oleh perbankan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 50 juta/nasabah dapat digolongkan kedalam kredit mikro. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat perbankan internasional kredit mikro dapat mencapai maksimum US $ 1000,-. Di Thailand baru dalam taraf pilot project oleh Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) menetapkan kredit mikro adalah kredit dengan jumlah maksimum Bath 100.000/nasabah atau setara dengan US $ 2.500,-. Dengan demikian kredit mikro pada dasarnya menjangkau pada pengusaha kecil lapis bawah yang memiliki usaha dengan perputaran yang cepat.

Glendoh (2001) menyebutkan usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya.
  2. Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari “lintah darat”.
  3. Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan, keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya.
  4. Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja.
  5. Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya lemah.
  6. Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula.

2.2.  Keuangan Mikro untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pelayanan keuangan mikro dianggap sebahgai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara. Namun, masyarakat miskin bukanlah komunitas yang homogen, dan strategi serta bentuk pelayanan keuangan mikro terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai masyarakat miskin menurut  Matin, Hulme dan Rotherford seperti yang dicantumkan oleh Usman et al. (2004)

Pada masa pemberian kredit pertanian bersubsidi (1950-an – 1970-an) masyarakat miskin dipandang sebagai petani kecil yang tersisikan dengan fokus perhatian pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya dianggap perlu  melalui pemberian kredit. Pada era 1980-an masyarakat miskin dianggap sebagai pengusaha mikro, umumnya perempuan tidak memiliki jaminan, sehingga dikembangkan upaya-upaya lembaga non pemerintah untuk menyediakan kredit mikro, khususnya bagi perempuan. 1990-an, kredit mikro semakin berkembang dengan adanya inovasi cara penyaluran kredit kepada kelompok dengan pola Grameen Bank, dengan kelompok perempuan miskin sebagai target utama. Pola ini diadopsi oleh banyak negara dan memperoleh dukungan dari banyak lembaga pendanaan. Perkembangan memunculkan industri keuangan mikro yang menreapkan konsep ’financial viability and sustainability’ lembaga penyedia layanan keuangan mikro. Perkembangan ini diiringi dengan upaya besar-besaran untuk menambah jumlah nasabah atau meningkatkan jumlah kredit per nasabah menurut Kalpana  (Usman et al, 2004)

Pada akhir 1990-an beberapa studi secara kritis menyoroti gejala makin tersingkirnya golongan paling miskin dari pelayanan keuangan mikro, sebagai akibat sampingan dari penekanan yang berlebihan pada kelancaran pembayaran dan ’institutional viability” lembaga pemberi layanan keuangan mikro. Dalam kaitan dengan ketersingkiran golongan paling miskin dari pelayanan keuangan mikro tersebut, Kalpana mengidentifikasikan setidaknya empat faktor penyebabnya yaitu:

1.      Bentuk pinjaman yang tidak fleksibel dengan pembayaran mingguan yang kaku dan tidak adanya pelayanan tabungan

2.      Dominasi staff program terhadap nasabah yang tidak memungkinkan adanya komunikasi timbal balik

3.      Sistem pengawasan antar teman dalam kelompok yang justru dapat menyingkirkan orang yang paling miskin atau yang mengalami musibah dan

4.      Adanya tekanan yang dapat menyebabkan masabah terperangkap kredit informal berbunga tinggi agar dapat membayar pinjaman tepat waktu

Selanjutnya Usman et al (2004) menyatakan bahwa Ada dua pandangan berbeda mengenai ketersingkiran golongan paling miskin dari layanan keuangan mikro. Pandangan pertama beranggapan bahwa golongan paling miskin tidak memerlukan pelayanan keuangan mikro, tetapi lebih memerlukan bantuan yang bersifat langsung. Oleh karenanya penanggulangan kemiskinan bagi golongan ini harus dilakukan melalui bntuan sarana kesehatan, pangan, pendidikan dan bukan kredit mikro (Robinson). Selain itu mahalnya biaya menjangkau golongan termiskin yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kredit dan tabungan mereka, sehingga tidak akan mampu menjamin keberlanjutan dan perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan mikro (the microfinance gateway).

Pandangan kedua menyatakan bahwa golongan miskin layak mendapatkan layanan keuangan mikro sehingga rancangan bentuk layanannyalah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pandangan ini menekankan pada perlunya merubah paradigma keuangan mikro dari fokus pada aspek promosi atau dukungan terhadap usaha ekonomi kearah layanan keuangan mikro yang bersifat perlindungan melalui program tambungan, pinjaman darurat atau asuransi mikro.

2.3. Potensi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Soetrisno menyatakan bahwa jika BRI unit telah diakui sebagai the biggest and the best micro banking system in the world, maka Grameen Bank adalah the best social banking system, perbedaannya terletak pada pada kemampuan untuk memobilisasi dana masyarakat dan kegiatan usaha secara komersial yang sehat tanpa subsidi untuk perbankan mikro seperti yang telah ditunjukkan BRI-Unit. Sementara Grameen Bank terletak pada kemampuannya untuk menjangkau masyarakat miskin menjadi produktif dan siap masuk dalam arus kegiatan ekonomi biasa serta memanfaatkan mekanisme perbankan yang biasa, meskipun akhirnya juga dikerjakan oleh Grameen Bank sendiri tapi tidak tertutup untuk menjadi nasabah bank lain.

Di Indonesia yang memiliki kekuatan sebagai sumber pembiayaan mikro terbesar kedua setelah BRI-Unit adalah koperasi yang sayangnya  struktur kelembagaannya masih sangat terfragmentasi dan belum bergerak sebagai sistem kembaga keuangan yang efisien, oleh karena daya dobraknya tidak dapat kelihatan meluas dan terkesan kurang produktif. Di negara seperti Kanada, India, Korea, dan lain-lain lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan koperasi menjadi kekuatan efektif untuk pembiayaan anggota koperasi baik para petani, peternak, produsen, maupun konsumen.

Pada dasarnya potensi pengembangan LKM masih cukup luas karena :

  1. Usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh LKM yang ada
  2. LKM berada di tengah masyarakat
  3. Ada potensi menabung oleh masyarakat karena rendahnya penyerapan investasi didaerah, terutama di pedesaan
  4. Dukungan dari lembaga dalam negeri dan internasional cukup kuat

Segmentasi pasar lembaga keuangan mikro pada umumnya adalah kelompok usaha mikro yang dianggap oleh bank :

1. Tidak memiliki persyaratan yang memadai

2. Tidak memiliki agunan yang cukup

3. Biaya transaksinya mahal / tinggi

4. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya

Permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro dapat diperhitungkan masih

sangat luas dan segmennya bermacam-macam. Hal ini mengingat sebagian besar kelompok usaha mikro belum dapat dilayani oleh bank. Kelompok peminjam tersebut meliputi usaha produktif masyarakat yang memiliki perputaran usaha tinggi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Keuangan Mikro di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan menyediakan jasa pelayanan keuangan mikro di seluruh wihayah kepulauannya.   Sejarah keuangan mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad 19, dan masih terus berkembang sampai dengan sampai saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Usman et al. (2004:9) sebagai berikut:

  • Akhir Abad 19: Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa didirikan untuk membantu melepaskan para petani, pegawai dan buruh dari lintah darat
  • 1905, Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan layanannya diperluas ke arah usaha di luar bidang pertahina
  • 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 no 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa yang ditujukan untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali
  • 1930 dikeluarkan peraturan mengenai Algemene Volkskrediet Bank yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia, dan Afdeelingsbank yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat
  • Setelah 1945, Pemerintah mendorong pendirian bank pasar guna memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar
  • 1970,  pemerintah mencanangkan program kredit bimbingan masal / intensifikasi masal (Bimas/Inmas) yang melibatkan BRI melalui BRI Unit Desa sebagai penyalur kredit mini dan midi
  • 1978, Terminologi yang umum bagi lembaga keuangan kecil teregulasi di Indonesia adalah “Bank Perkreditan Rakyat”, atau disebut BPR yang diperkenalkan oleh Bank  ndonesia di tahun ini
  • 1984, karena terjadi kemacetan kredit Bimasyang sangat besar, maka penyaluran kredit ini dihentikan. Kemudian di BRI unit desa diciptakan skim kredit dan tabungan baru yang dinamakan kredit umum pedesaan (kupedes) dan simpanan pedesaan (Simpedes) yang bersifat komersial
  • 1988, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan kemudahan pendirian BPR.
  • 1992, dikeluarkan UU no 7 tentang perbankan yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR
  • 2000, dibentuk Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia yang merupakan forum komunikasi stakeholders yang terdiri dari lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dunia bisnis, media massa, lembaga donor dan kelompok swadaya masyarakat. Forum ini berusaha mendorong dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro.

Menurut Soetrisno, lembaga keuangan mikro lainnya yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank khusus (misal; Bank Muamalat) dan bank lain serta BPR-S, sedangkan yang berbentuk bukan bank terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitul Tamwil (BTM) yang dikembangkan oleh Baitul Mal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang.

3.2. Kinerja dan Problem Keuangan Mikro di Indonesia

Lembaga keuangan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni Pertama, Bank, misal BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air; dan kelompok yang Kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan (Soetrisno)

Lebih lanjut, Soetrisno juga menyatakan bahwa dilihat dari besarnya kredit yang  disalurkan maka dua kekuatan besar penyelenggara kredit mikro adalah BRI-unit dan koperasi (KSP – Koperasi Simpan Pinjam dan USP – Unit Simpan Pinjam) yang masing-masing menyumbang sebesar 46 % dan 31 % terhadap total kredit mikro. Ditinjau dari jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling dominan baik dari segi titik pelayanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam), kemudian BRI menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD (Bank Kredit Desa) dalam titik pelayanan. Jika diamati lebih lanjut segmen kredit mikro papan atas memang sebagian terbesar ditangani BRI meskipun rata-rata peminjamnya hanya Rp. 2.439.000 jauh dibawah batas maksimum Rp. 50 Juta. Sementara BPR masih merupakan lembaga yang meminjamkan dananya dibawah BRI. Koperasi dan perkreditan lain nampaknya benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan produktif karena secara rata-rata menangani peminjam dibawah Rp. 1 Juta.

Menurut SEEP Network (2009), setiap BRI Unit diperlakukan sebagai sumber keuntungan, kemandirian secara keuangan dan independen dari subsidi.  Dalam sejarahnya, Divisi Unit terus dilindungi dari berbagai perluasan negatif dari aktivitas kebijakan pembiayaan. Pada akhir September 2004, BRI mengoperasikan 4.049 Unit dan 325 cabang. Privatisasi sebagian saham BRI berlangsung sukses, yaitu dengan menyelenggarakan IPO dan daftar saham per 10 November 2003.   Pada akhir September 2004, BRI memiliki 87% pendanaannya ke usaha mikro, kecil, dan menengah, sedangkan untuk pendanaan ke korporasi terwakili 13%. Sekitar 31% dari total pendanaan Rp 58.119 triliun (USD 6,2 miyar) adalah merupakan untuk sektor usaha mikro atau sekitar Rp18,14 triliun (USD1,9 milyar)

Sukses yang dialami Bank Danamon pada pembiayaan keuangan mikro telah menstimulasi bank-bank swasta lainnya, seperti BTPN, Bank Mega Syariah, Bank Mayapada, Bank NISP dan Bank DIPO Internasional. Dimana mereka melakukan “down-scale” pada operasional mereka dalam rangka memasuki sektor keuangan mikro. Sebelum masa krisis keuangan, bank pemerintah, BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), dengan dukungan dari Texas Pacific Group (TPG), memberikan signal dalam investasi sebesar Rp 30-40 triliun untuk 5 tahun kedepan untuk operasional keuangan mikronya. Bank Mega Syariah merencanakan 210 unit keuangan mikro di 17 kota. Bank Mega Syariah merupakan pionir di antara bank syariah di sektor ini. Bank Mandiri, bank terbesar komersial di Indonesia, telah mencanangkan keinginannya untuk membuka 300 unit perbankan mikro dan merekrut 1.700 karyawan pada 2008. Direncanakan untuk meningkatkan pembiayaan keuangan mikro lebih dari 10% total pencairan dananya.

Pada Maret 2004, industri BPR telah memiliki 2,4 juta peminjam dan 5 juta penabung, dengan rasio pinjaman terhadap deposito sebesar 77% dan rasio non-performing loan sebesar 8%. Hampir 60% dari BPR teregistrasi sebagai perseroan terbatas, 36% adalah milik pemerintah dan sisanya merupakan koperasi. Pada saat itu, BPR berlisensi memiliki aset sebesar Rp 13,43 triliun (USD 1,34 milyar) dimana Rp 9,43 triliun (USD 940juta) berupa pembiayaan. Selanjutnya juga dapat memobilisasi Rp.2,66 triliun (USD 267 juta) dalam bentuk tabungan, serta Rp 3,36 triliun (USD 336 juta) dalam bentuk deposito berjangka. Lebih lanjut, terjadi pertumbuhan yang cepat untuk aspek-aspek tersebut diatas. Per Agustus 2008, pembiayaan mencapai Rp 25,01 triliun (USD 2,5 milyar), dan deposito sebesar Rp 20,6 triliun (USD 2,06 milyar). Rasio pinjaman terhadap deposito mencapai 84,3% dan NPL berada di 7% (SEEP Network, 2009).

Perum Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank di keuangan mikro adalah perusahaan milik pemerintah yang menyediakan jasa keuangan mikro kepada lebih dari 15 juta peminjam di 2004 melalui jaringan 812 cabang. Pada tahun 2004, Perum Pegadaian memberikan Rp 10,45 triliun (USD 1,05 milyar) dalam bentuk pinjaman, dan menghasilkan keuntungan sebesr Rp.230 milyar (USD 24.7 juta). Pegadaian menawarkan jasa keuangan yang cepat dan efisien, di mana nasabah akan menaruh barang-barang / aset yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman tanpa aset tersebut dijual ke Pegadaian. Pegadaian pada umumnya memberikan pinjaman kecil dimana hampir 90% adalah kurang dari Rp 500.000 (USD 50) di 2001 (SEEP Network, 2009).

Menurut Wijono (2005), data Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber–sumber permodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga/famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM (30,01 %), koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM (3,94 %), selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM (28,39 %); perbankan sebanyak 361.688 UKM (16,97 %); keluarga/famili sebanyak 350.419 UKM (16,44 %); lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM (3,51 %)persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM (0,75 %).

Sedangkan pada survei yang dilakukan pada tahun 2002, hasilnya menunjukkan adanya perubahan dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampu memberikan pelayanan kepada 101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21 %. Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66 %, Keluarga/famili sebanyak 413.174 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 17,91 %.

Gambar 4 : Sumber dana UMKM tahun 2001, 2002

(Sumber Statistik Perkoperasian, 2005)

Bahkan dalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKM porsinya semakin menurun (Lihat Tabel 2). Hal ini semakin memperjelas bahwa bila hanya menggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mampu mengembangkan UKM, oleh karena itu perlu dikembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UKM.

Tabel 2 : Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada bank-bank umum

tahun 2000-2004 (Sumber Bank Indonesia)

Lebih lanjut Wijono (2005) menyatakan bahwa perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UMKM, dan terutama karena  masih banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (Persyaratan 5-C). Padahal hampir sebagian besar pelaku UKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Contoh yang mudah adalah bank yang memberikan kredit kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan biaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam kategori kredit kecil ini semakin banyak.

Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas dari karakterisitik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.

Jenis LKM lebih banyak didominasi oleh USP, namun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR. Hal ini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPR lebih besar daripada USP. Perkembangan LKM dapat dilihat pada beberapa indikator seperti; jumlah unit, simpanan, penyimpanan, pinjaman, jumlah peminjam dan rata-rata pinjaman, seperti yang terlihat pada tabel  berikut:

Tabel 3 : Beberapa indikator perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Sumber: Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah UMKM yang berjumlah 42 jutaan ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun LKM hanya sebesar 22,14 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi intermediasi lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik serta masih lebarnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikan potensi yang sangat besar dalam penyaluran kredit karena masih terbuka pasar yang luas untuk skim-skim kredit skala mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah membuktikan bahwa :

  1. Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil
  2. (UKM);
  3. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM);
  4. Mandiri dan mengakar di masyarakat;
  5. Jumlah cukup banyak dan penyebaran nya meluas;
  6. Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota dan
  7. masyarakat;
  8. Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi
  9. anggotanya (tanpa agunan);

10.  Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa

11.  dijangkau oleh kelompok miskin;

12.  Mengurangi berkembangnya pelepas uang (money lenders);

13.  Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat dan ;

14.  LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik.

Keunggulan diatas menyebabkan LKM sangat penting dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM (terutama usaha mikro). Pelajaran BRI-Unit sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah memberikan pelayanannya sampai ke pelosok tanah air dengan tingkat bunga pasar dan tidak ada memerlukan subsidi. Disamping itu secara empiris tingkat pengembalian baik, mutu pelayanan lebih penting dan mengenal orang dan memahami nasabah serta cash flow sebagai pengganti kollateral phisik. Pendekatan kelompok juga terbukti efektif sebagai pressure group dan mengurangi biaya dan resiko dalam penyaluran (Soetrisno).

Selain berbagai peluang diatas, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM.

Tabel 4: Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat, seperti yang diuraikan oleh  Wiloejo (2005).

Tabel 5: Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro

Soetrisno menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil.

3.3. Hasil analisis SWOT Usaha Mikro di Indonesia

Seperti yang diuraikan Sutrisno (2006):

3.3.1 Strenght (keunggulan)

  • Usaha Mikro memiliki keunggulan komparatif :
  • Usaha Mikro beroperasi menebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha;
  • Usaha Mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah;
  • Sebagian besar Usaha Mikro dapat dikatakan padat karya (labour intensive)
  • Hubungan yang erat antara pemilik dan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan kerja).

3.3.2 Weakness (kelemahan)

  • Pemasaran (permasalahan persaingan pasar dan produk; permasalah akses terhadap informasi pasar, dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha mikro
  • Permodalan
  • Marjin Usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
  • Kemitraan
  • Sumberdaya Manusia. Struktur organisasi dan pembagian kerja/ tugas kurang atau tidak jelas, bahkan sering mengarah pada one man show. Sulit mencari dan mempertahankan tenaga kerja atau pegawai yang memiliki loyalitas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Kemampuan manajerial perusahaan masih lemah.
  • Keuangan. Belum mampu memisahkan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun baik

3.3.3 Opportunity (Kesempatan)

  • Ketika dunia terpadu secara ekonomi, bagian komponen-komponennya menjadi lebih banyak, lebih kecil, dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global berkembang, sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan terbuka ekonomi dunia, akan makin besar peran usaha-usaha mikro (John Naisbitt,Global paradox)
  • Perusahaan Multinasional (MNC) cenderung melakukan desentralisasi manajemen yang dikelola secara otonom dalam unit-unit yang lebih kecil yang memberikan kesempatan usaha mikro untuk aktif
  • Perbaikan akses pasar dan penghapusan Multifiber Arrangement (MFA) kesepakatan GATT, yang mana dari jenis-jenis produk tersebut baik pertanian maupun produk-produk dalam rangka MFA pada dasarnya merupakan barangbarang yang diproduksi oleh usaha mikro

3.3.4 Threat (Ancaman)

  • Dalam persaingan global dan kelonggaran pasar akan mengundang para pesaing dari sesama negara berkembang, sehingga dapat diduga persaingan harga akan menjadi lebih ketat, sama seperti persaingan non harga.
  • Hanya perusahaan yang efisien dan produktif yang mampu memanfaatkan peluang tersebut. Padahal usaha mikro belum mampu mempertahankan kualitas produk, memiliki jaringan pemasaran terbatas, kesulitan menjaga kesinambungan delivery (pengiriman), serta lemah dalam promosi.

3.4. Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia

Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hingga pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karena secara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanya ketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKM hendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalam perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai blue print dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadi industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yang sama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.

Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat

Menurut Soetrisno, upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM dapat dilakukan melalui :

  1. Perkuatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat (KSP/USP dan LKM);
  2. Penggalangan dukungan dan fasilitasi pembiayaan UKMK dengan lembaga keuangan;
  3. Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UKMK (Pemda, Luar Negeri, dll);
  4. Optimalisasi pendayagunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri);
  5. Peningkatan Capacity Building LKM;
  6. Training bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM;
  7. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM dan;
  8. BDS yang mampu memberikan fasilitasi manajemen, keuangan, dll.

Pengembangan KSP dan LKM kedepan harus diarahkan untuk menjadikan KSP dan LKM sehat, kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan pembinaan/fasilitasi, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola KSP/USP-LKM melalui diklat terus menerus sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan layanan bagi anggota, meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring :

  1. Antar KSP/LKM, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder yang berperan mengatur interlending diantara KSP/USP Koperasi dan LKM;
  2. Antara KSP/USP dan LKM dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses untuk dana pinjaman maupun equity.

3.5. Regulasi Moneter untuk Keuangan Mikro

Seperti yang diuraikan oleh SEEP Network (2009)

3.5.1. Peraturan Bank

Peraturan pemerintah dalam sistem perbankan di Indonesia ( Undang-undang Perbankan, 1992 dan perubahan undang-undang 1998 ) mengatur, seperti yang tersebut di atas, untuk dua jenis bank. Terdapat bank umum menawarkan produk keuangan yang lengkap. Mereka memiliki akses pada sistem pembayaran dan menyediakan jasa-jasa perbankan pada umumnya, serta jasa pertukaran mata uang asing. Bank umum diharuskan memiliki modal disetor sebesar Rp 10 Miliar ( USD 1 juta ). Kategori bank kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendirian untuk modal disetor adalah Rp. 50 juta, ketentuan ini ditingkatkan pada tahun 1999 menjadi Rp 500 juta (USD 50,000) untuk area lokal. Persyaraktan modal minimum juga ditingkatkan untuk BPR yang beroperasi di daerah Jakarta, dari Rp 50 juta menjadi Rp 2 Miliar (USD200.000), dan untuk ibukota propinsi sebesar Rp 1 Miliar (USD100.000).

Pada tahun 2003, dengan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas supervisi perbankan di Bank Indonesia dipindahkan. Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK) sekarang melaksanakan fungsi tersebut, sedangkan Bank Indonesia tetap bertanggung jawab untuk kebijakan keuangan dan pengembangan sistem perbankan. Bank Indonesia juga memiliki fungsi tetap di dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (tetapi tidak untuk pembiayaan ulang seperti pendanaan). Hal ini akan dijelaskan lebih jauh di bawah. Selain itu, LPJK mempunyai pengaturan khusus dengan lembaga lainnya untuk mensupervisi seperi BKD disupervisi oleh cabang BRI. Dalam mensupervisi bank umum LPJK menggunakan sistim penilaian CAMEL (Modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan, likuiditas) yang berisikan tujuh rasio dan 25 pertanyaan. Untuk BPR keenam komponen CAMEL dilakukan dalam format yang sederhana. Setelah krisis moneter 1997-1998, terjadi proses rasionalisasi yang drastis dalam sistem perbankan komersial, seperti tersebut di atas. Proses paralel terjadi juga di antara BPR, dimana jumlahnya menurun sebanyak 400 hingga total 1.800 selama 2008.

3.5.2 Peraturan untuk lembaga keuangan non-bank.

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, telah disarankan untuk merubah ke BPR tetapi (seperti yang tersebut di atas) mayoritas tidak melakukan. Sehingga LDKP tetap diregulasi oleh pemerintah provinsi, sedangkan asistensi teknis serta supervisi biasanya didelegasikan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang juga dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jika LDKP dibatasi untuk memobilisasi simpanan, spesifik kategori LDKP di Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibolehkan oleh Bank Indonesia untuk menerima pendanaan dari anggota di tingkat desa, dengan ketentuan bahwa mereka tidak menyebut sebagai bank. Lembaga semi formal seperti LDKP, LPD, koperasi keuangan mikro, koperasi kredit dan LSM adalah diluar kerangka hukum perbankan, dan memiliki status hukum yang tidak jelas di dalam sistem keuangan. Hal ini dapat membawa risiko untuk penabung kecil pada kasus-kasus di mana lembaga-lembaga ini menerima tabungan.

3.5.3 Peraturan Koperasi

Walaupun kerangka hukum untuk koperasi di Indonesia ada, pengawasan yang aktif tidak berjalan karena kurangnya kapasitas badan sentral yang bertanggungjawab, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sektor koperasi di regulasi oleh peraturan pemerintah tahun 1995 dan keputusan menteri tahun 1998, di mana membatasi aktivitas simpan dan pinjam untuk Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Persyaratan minimum modal juga diterapkan.

3.5.4. Undang-Undang Yayasan

Pada tahun 2001, mengikuti beberapa kejadian perlakuan tidak wajar pada status organisasi nonprofit, pemerintah menyetujui undang-undang untuk Yayasan (bentuk yang umum pada organisasi nonprofit di Indonesia). Sesuai dengan undang-undang, yayasan hanya boleh menyediakan pelayanan sosial, humanis, dan agama serta dilarang untuk berkecimpung dalam pengumpulan pendapatan atau aktivitas ekonomi seperti keuangan mikro. Yayasan yang sudah berdiri diberikan waktu lima tahun untuk mengikuti undang-undang yang baru, misalnya berhenti beroperasi untuk keuangan mikro mereka atau menjadi BPR / koperasi. Beberapa yayasan yang sebelumnya sebagai penyedia keuangan mikro menghadapi tantangan yang sulit untuk merubah ke status baru, dikarenakan memiliki kekurangan dana atau kualifikasi untuk menjadi BPR, atau segan untuk mengikuti peraturan-peraturan sebagai koperasi. Akhir waktu secara hukum seringkali menunjukkan kurang jelas di Indonesia dan situasi ini akan memakan waktu.


BAB 4

KESIMPULAN

Keuangan mikro Indonesia akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi pada pengurangan dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan program pemerintah tahun 2010 – 2014 tentang Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional. Walaupun telah memiliki sejarah yang panjang dalam keuangan mikro – sejak akhir abad 19, dan insitusi Indonesia, BRI Unit, diakui oleh dunia sebagai the best biggest and the best micro banking system in the world, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tetap dihadapi pada masalah internal (aspek operasional dan pemberdayaan usaha) dan eksternal (aspek kelembagaan).

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa  LKM mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UMKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga LKM menjadi alternatif pembiayaan yang sangat potensial mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan ini.

Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti perkembangan aktifitas usaha para pelaku UMKM, jika UMKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UMKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk memperkuat UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.


DAFTAR PUSTAKA

Ashari. 2006. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 no 2 Juni 2006 : 146-164: Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Bogor

Basri, Dr. Faisal H. 2003. Makalah: Dinamika UKM diantara Gemuruh Retorika Politik dan Mitos. Denpasar

Glendoh, Harman, Sentot. 2001. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil. Jurnal Management & Kewirausahaan. Vol 3. No 1. FE.UKP. Hal 1-13

Kementrian Negara Koperasi dan UKM : Statistik UMKM 2007-2008. Jakarta

SEEP Network. 2009. Laporan Industri Keuangan Mikro Indonesia. Banking with the Poor Network. Jakarta.

Soetrisno, Noor. Lembaga keuangan Mikro : Energi pemberdayaan ekonomi rakyat?.   www.smecda.com/deputi7/…/LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO.pdf (diakses 6 Juli 2010)

Sutrisno, Lestari. 2006. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: Kajian Usaha Mikro, nomor 2 tahun I. Jakarta

Tambunan, Tulus. 2009. Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta

Tim Perumus Pokja I. 2010. Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional. Tampak Siring.

Usman, Syaikhu et al. 2004. Laporan Lapangan : Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Indonesia

Wijono, Wiluyo Wiryo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar system keuangan nasional –  Upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi Khusus, Indonesia.

www.undp.org/mdg/ (diakses 6 Juli 2010)

www.microcreditsummit.org (diakses 6 Juli 2010)

http://www.antaranews.com/view/?i=1235735275&c=EKB&s (diakses 6 Juli 2010)

http://www.apec.org/apec/news___media/apec_at_work/20100617_smedev.html (diakses 6 Juli 2010)

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-statistik-ukm-2009/216-buku-statistik-ukm-2009.html (diakses 6 Juli 2010)

http://www.ekonomirakyat.org (diakses 6 Juli 2010)


[1] Sumber: www.undp.org/mdg/

[2] Sumber: www.apec.org

[3] Sumber: http://www.apec.org/apec/news___media/apec_at_work/20100617_smedev.html

[4] Sumber: www.microcreditsummit.org

[5] Dr. Tulus TH Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009) Hal: 16

ERP (Entreprise Resource Planning)

ERP adalah sistem terpadu yang mengintegrasi dan mengotomatisasikan proses-proses bisnis yang harus diselesaikan. Khosrow-Pour, 2006.  ERP menjadikan struktur suatu organisasi lebih fleksibel, tanggung jawab manajerial menjadi lebih terpantau, peran kerja setiap pengguna menjadi lebih jelas, hasilnya perusahaan menjadi lebih adaptif, lebih bagus kinerjanya dan pekerjanya menjadi lebih mudah untuk merencanakan dan mendapatkan bisnis baru.

Menurut Monk dan Wagner, 2009, ERP dapat meningkatkan performance proses bisnis, ERP  membantu mengintegrasikan operasional perusahaan melalui aplikasi terintegrasi suatu software yang databasenya dapat digunakan oleh semua departemen di perusahaan tersebut. Contoh dari ERP adalah SAP, Oracle, People Soft, Baan.

ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning (MRP II) dimana MRP II sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning (MRP) yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan (inventory), pengapalan, invoice dan akuntasi perusahaan. ERP sering disebut sebagai Back Office System yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan Front Office System yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-Commerce, Customer Relationship Management (CRM), e-Government dan lain-lain.

Implementasi system informasi berbasis ERP

Penerapan ERP merubah proses bisnis  dan system informasi yang ada, karena ERP melingkupi seluruh bagian dari perusahaan, maka bila ERP tidak berjalan, dapat terjadi kelumpuhan operasional pada perusahaan. Champ et al. (2004) menyatakan bahwa ERP bukanlah tentang mengganti system software yang ada, tetapi ERP adalah tentang me-re-engineering dan mentransformasi penerapan bisnis menjadi best business practices.

Sehingga Champ et al., 2004, menyatakan bahwa penerapan ERP yang berhubungan dengan system informasi dimulai dari system environment -nya yang mencakup :

  • Suitability of software dan hardware; paket ERP bersifat umum, sehingga bila bisnis perusahaan bersifat unik maka untuk dapat memanfaatkan ERP semaksimal mungkin perusahaan harus menggunakan software dan hardware yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan
  • Ketepatan data, karena data di satu modul akan mempengaruhi data di modul yang lain, maka ketidaktepatan data akan memberikan hasil yang salah / error. Oleh karena itu akurasi data sangat diperlukan (Duchessy, 1999; Sum et al., 1997)

Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat memerlukan penyajian data secara instan dalam bentuk kuantitas dan kualitative yang tidak dapat disediakan oleh system informasi tradisional; oleh karena itu Persson dan Stirna (XXX) menekankan setelah menerapkan  ERP yang mampu memberikan pandangan bisnis menyeluruh dari suatu informasi dan dari suatu arsitektur teknologi informasi, harus dilakukan :

  • Regular update / upgrade untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, produktifitas dan permintaan user; sehingga konsistensi dan integritas data  pada seluruh modul dapat dipertahankan
  • Knowledge management system (KMS), system informasi yang mendukung inisiatif  KMS  akan meningkatkan kemungkinan perusahaan mencapat tujuannya
  • Integrated Management Information System,  penggabungan informasi lama dan baru, pengolahan informasi secara real time, distribusi informasi yang tepat; untuk mendukung pengambilan keputusan.

Lebih lanjut dikatakan (Persson, Stirna, XXX) Kontribusi ERP terhadap   manajemen kualitas   adalah:

  • Quality management solutions
  • Entreprise performance management solutions
  • HRM Solutions

Dan implementasi system informasi yang berbasis ERP dapat terlihat pada:

  • Customer Relationship Management (CRM); menstimulasi kepuasan pelanggan, memaksimalkan penjualan yang efisien, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang unik, mengurangi biaya pelayanan, mengakselerasi komersialisasi ide, membagi informasi tentang konsumen keseluruh perusahaan; sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan.
  • Supply Chain Management (SCM), real time information, menghubungkan informasi bisnis kepada supplier, mendapatkan harga, kualitas, lead time dan pelayanan terbaik dari supplier, informasi terdokumentasi dengan baik
  • Electronic Document Management (EDM); dapat ditransformasi ke luar perusahaan, informasi dapat diolah dengan lebih baik
  • File Management (FM); versi terupdate yang akan diakses oleh pengguna, workflow yang teritegrasi dan proses approval yang lebih ringkas.
  • Service Management (SM); solusi total untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan
  • Product Lifecycle Management (PLM); mengurangi biaya, meningkatkan kualitas dan mempercepat pengiriman produk ke pasar, informasi produk dapat di oleh pada siklus apa saja, sehingga semua pihak dapa merespon dengan lebih cepat
  • E-Learning; pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih strategis, meningkatkan kinerja, partisipasi pelatihan karyawan dapat dimonitor selalu, informasi produk dapat diperoleh secara konsisten
  • Workflow Management System; membantu perusahaan untuk mendapatkan,  menyimpan dan mengkatalogkan informasi.

References:

Champ, Olivier et al., 2004. Entreprise Informations System V. Kluwer Academic Publisher. Dordretch, Netherland. http://books.google.co.id/books?id=VtceD7pMBk4C&pg=PA115&dq=ERP+and+its+implementation+information+system&cd=4#v=onepage&q=ERP%20and%20its%20implementation%20information%20system&f=false (diakses 10 Juli 2010)

Khosrow-pour, Mehdi. 2006. Emerging Trends and Challenges in information technology management. Yurchak Printing, Inc. US. http://books.google.co.id/books?id=ybzS-yylJfAC&pg=PA905&dq=ERP+and+its+implementation+information+system&cd=5#v=onepage&q=ERP%20and%20its%20implementation%20information%20system&f=false (diakses 10 Juli 2010)

Monk, Ellen. Wagner, Brett. 2009. Concepts in Entreprise Resource Planning, 3rd Edition. Course Technology Cengage Learning. Boston, USA. http://books.google.co.id/books?id=eAgpfK9bnw8C&pg=PT54&dq=ERP+and+its+implementation+information+system&cd=8#v=onepage&q=ERP%20and%20its%20implementation%20information%20system&f=false (diakses 10 Juli 2010)

Software memerlukan pemeliharaan, menurut Sachs (1999)  bahkan dari keseluruhan fase kehidupan suatu software, pemeliharaan membutuhkan  biaya terbanyak sampai dengan sebesar 67%  dari keseluruhan fase, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut:

Pengertian maintability menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology adalah kemampuan suatu software atau komponen untuk dimodifikasi untuk mengoreksi kesalahan, meningkatkan kinerja atau attribute lain; atau beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah (The ease with which a software system or component can be modified to correct faults, improve performance or other attributes, or adapt to a changed environment). Sedangkan menurut Grubb dan Takang (2003) maintability adalah kemudahan untuk melakukan pemeliharaan suatu software.

Pada saat  software diserahkan oleh pengembangnya, tidak berarti prosesnya telah selesai dan berhenti disitu; karena semua  software yang sukses selalu berubah mengikuti waktu untuk selalu memenuhi kebutuhan dari pemakainya. Itulah sebabnya software maintability sangatlah penting. Pada proses software maintenance, software mengalami beberapa perubahan untuk memperbaiki  bugs,  penambahan fungsi baru,  penyambungan software ke platforms baru, atau untuk mengadaptasi   software tersebut terhadap teknologi baru.

Untuk Manajemen Resiko yang Efektif, maka pemeliharaan system harus menjadi bagian dari pengembangan suatu software atau juga bagian dari SDLF (System Development Live Cycle); yang mempunyai 5 tahap: inisiasi, pengembangan, penerapan, operasi atau pemeliharaan dan pemberhentian.

Oleh karena itu membuat dan mendesain software yg mudah dipelihara akan sangat mengurangi  biaya pemeliharaan.  Software maintenance diperlukan karena:

  • Menjaga keberlanjutan pemakaian system, misal: system untuk perjalanan kereta api, tidak boleh dihentikan bila ada error pada system
  • Untuk mendukung mandatory upgrades, misalnya ada perubahan pada peraturan pemerintah, perubahan tarif pajak
  • Untuk memenuhi permintaan dari user, misal perubahan penampilan, penambahan fungsi, dllsb.
  • Untuk memfasilitasi kebutuhan maintenance di masa mendatang agar biayanya tidak terlalu mahal, segala sesuatunya dipersiapkan dari sekarang, misal; coding, database restructuring

References:

Grubb, Penny. Takang, Armstrong A. 2003. Software Maintenance, concepts and practice. 2nd Edition. World Scientific Publishing. US. http://books.google.co.id/books?id=ge8o_VkAsiYC&printsec=frontcover&dq=software+maintenance&source=bl&ots=N5dRZAumkV&sig=p01x3rsFf2NVWK7f4O1TZtiOv-4&hl=id&ei=VRo4TJjMEMe6rAfF7Zy3CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false (diakses: 10 Juli 2010)

Land, Rikard. Measurement of Software Maintability. Malardalen University. Sweden. http://www.artes.uu.se/events/gsconf02/papers/Land_Maintainability.pdf (diakses : 10 July 2010)

Schach, R. 1999, Software Engineering, Fourth Edition. McGraw-Hill. Boston, MA.   http://courses.cs.vt.edu/csonline/SE/Lessons/LifeCycle/Lesson.html (diakses : 10 July 2010)

Pengembangan Software adalah bagian dari pengembangan system informasi (ISD); lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Pengembangan Software

Software adalah perintah (program komputer) yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional, dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Software yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Perusahaan yang pada awalnya harus membayar sepasukan pemrogram untuk menghasilkan aplikasi tertentu, sekarang dapat mengambil tenaga dari luar dan dilakukan pada partai ketiga. Biaya, jangka waktu yang tidak terbatas, dan kualitas, merupakan pengendali utama yang membuat persaingan usaha software tidak pernah berhenti selama beberapa decade terakhir. (Suyanto, 2005).

Karakteristik software, yang membedakannya dari hal lainnya yang dapat dibangun/dibuat oleh manusia, menurut Yuliana, software merupakan elemen sistem yang bersifat logical dengan karakterisktik  berikut:

  • Software dibangun/direncanakan, bukan barang pabrikan dalam artian umum, walaupun sepertinya ada kesamaan antara Pengembangan software (software development ) dan pembuatan hardware (hardware manufacture ), tetapi kedua aktivitas ini secara mendasar sangat berbeda.
  • Software tidak lekang oleh waktu; Hardware dapat habis dimakan waktu (wear out), dan ketika terjadi kerusakan atau kesalahan pada hardware, yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti bagian yang rusak dengan yang baru, tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam software. Jika terjadi kerusakan atau kesalahan pada software maka kesalahan tersebut dapat mengindikasikan kesalahan pada saat perancangan. Software menjadi wear out jika data yang dianalisa dan informasi yang diinginkan berubah.
  • Kebanyakan software merupakan `custom-builts` dari pada dibuat untuk suatu kepentingan tertentu, Jika dalam perancangan suatu hardware seorang perancang cukup menggambarkan rancangannya, kemudian membangun/membuat hardware yang dimaksud, tetapi tidak demikian dengan software, tidak ada gambar yang dapat mendeskripsikan komponen software

Model proses pembuatan software secara umum:

  • The waterfall model, memisahkan dan membedakan tahapan-tahapan spesifikasi dan pengembangan.
  • Evolutionary development, specifikasi dan pengembangan saling berselakan
  • Formal systems development, model sistem matematika yang secara formal diubah untuk di implementasikan
  • Reuse-based development, sistem dibangun dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah ada

Pengembangan Sistem Informasi

Vasilecas et al., 2005, menyatakan pengembangan system informasi adalah proses analisa, desain dan implementasi system IT yang  berguna untuk mendukung proses bisnis di suatu perusahaan (cf. Avison dan Fitzgerald, 2003; Nilsson dan Pettersson, 2001). Riset tentant pengembangan system informasi telah dilakukan sejak tahun 1960an.

Ada 3 trend yang berhubungan dengan  pengembangan system informasi:

  • Trend di masa lalu-Pendekatan Sistem: berdasarkan pendekatan systematic dan berurutan yang dibagi menjadi beberapa fase.  Setiap  fase membutuhkan ahli yang berbeda. Pendekatan system dipandang sebagai teori inti tentang pengembangan system informasi.
  • Trend saat ini – Pendekatan Network:  dikembangkan oleh industry marketing yang mengembangkan  jejaring dengan departemen dan perusahaan berbeda. Hal ini diadopsi untuk pengembangan system informasi karena sangat relevan untuk mengembangkan metode saat ini. Contohnya dengan pengembangan system untuk antar organisasi dan system IT yang di outsource-kan
  • Trend mendatang – Pendekatan Multi-perspektif:  Berhubungan dengan perkembangan organisasi dan budaya dalam perusahaan. Merupakan pendekatan generic dimana pemikiran tentang system dan network menjadi perspektif utama untuk menganalisa dan mendesain system IT baru di suatu perusahaan.

Selama fase perencanaan sistem, dipertimbangkan :

  • faktor-faktor kelayakan (feasibility factors) yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan,
  • faktor-faktor strategis (strategic factors) yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi.

Kriteria-kriteria berikut, digunakan dalam Pengembangan Sistem Informasi :

  • Kelayakan teknis untuk melihat apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan.
  • Kelayakan ekonomis untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan.
  • Kelayakan legal untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal.
  • Kelayakan operasional untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah diperlukan  penambahan/pengurangan prosedur dan keahlian.
  • Kelayakan rencana berarti bahwa sistem yang diusulkan harus telah beroperasi dalam waktu yang telah ditetapkan.

Selain layak, proyek pengembangan system informasis  yang diusulkan harus mendukung faktor-faktor strategis, seperti

  • Produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh input yang tersedia. Tujuan produktivitas adalah mengurangi atau menghilangkan
  • biaya tambahan yang tidak berarti. Produktivitas ini dapat diukur dengan rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah unit yang dihasilkan.
  • Diferensiasi mengukur bagaimana suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang sangat berbeda dengan produk dan pelayanan dari saingannya. Diferensiasi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas, variasi, penanganan khusus, pelayanan yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah.
  • Manajemen Strategik melihat bagaimana sistem informasi menyediakan informasi untuk menolong manajer dalam merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan. Manajemen ini dapat dilihat dengan adanya laporanlaporan tentang efisiensi produktivitas setiap hari.

References:

Suyanto, Asep Herman. 2005. Review Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak. UGM. Yogjakarta.  http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/Artikel/RPL/RPL.pdf (diakses 1 Juli 2010)

Vasilecas et al. 2005.  Information Systems Development: advances in theory, practices and education. Springer Science + Business Media. USA. http://books.google.co.id/books?id=rV0YDm2khksC&printsec=frontcover&dq=information+system+development&cd=1#v=onepage&q=information%20system%20development&f=false (diakses 10 Juli 2010)

Yuliana. Perangkat Lunak dan Pengembangannya. Gunadarma. Jakarta. http://ayuliana_st.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11898/Pertemuan+01+-+%28Introduction+Implementation+and+Testing%29.pdf (diakses 11 Juli 2010)