ABSTRACT

We’re now in the threshold of a global transformation – the age of green economics” (Ban Ki Moon – Secretary General of the United Nations)

Green Economy Approach: A Challenge to International Business

Global economic growth over the past 50 years has been accompanied by accelerated environmental decline. From 1981 to 2005, the global GDP more than doubled, in contrast to the 60% of the world’s ecosystems being degraded or used in an unsustainable manner.  This data shows that it is time for all nations, corporations and the global citizen to embrace green economy approach. Applying it means execute sustainable development application to all processes involves all stakeholders. For corporations green economy approach enhances their competitive advantages and ensures that their customers will not leave them behind. Green economy indeed is a challenge to international business. It is   supported by citizen of the world who becomes more aware on the degradation of their environment and the climate change, thus guardianship comes from every angle and by everyone which will affect and change the black economy approach in doing business. Business as usual is (will be) history, Green economy approach has started and we all should wait no more!

Keywords:

Green Economy, sustainable development, UNEP, Green Economy Initiatives (GEI)

I.1. Latar Belakang

Baru-baru ini (3/6/2010) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa green economy sudah menjadi ideologi baru dunia, yang harus dijaga dengan kebijakan yang benar. Presiden juga mengingatkan bahwa dunia usaha tidak bisa lagi melakukan bisnis as usual karena praktek ini bisa menguras cadangan minyak. “Bangsa ini punya tanggungjawab sejarah untuk anak cucu di masa mendatang”, Ditegaskan juga   bahwa di masa datang, Indonesia harus mengembangkan konsep sustainable agriculture yang tidak merusak lingkungan.[1]

Pernyataan presiden sejalan dengan pembahasan seminar “Menuju Green Economy” yang diadakan pada bulan Mei 2010 oleh Kementrian Lingkungan Hidup.[2] Salah satu pembahasannya menyatakan bahwa model pembangunan ekonomi yang diterapkan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi sekarang ini cenderung ekstraktif dan berjangka pendek, sehingga pendekatan green economy yang menjamin terpeliharanya hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan fungsi lingkungan dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan harus segera dimulai.

Penerapan  dan  pelaksanaan green economy yang terarah dan menyeluruh di Indonesia harus ditunjang oleh kebijakan pemerintah untuk menjamin keberhasilan penerapannya, seperti yang telah ditetapkan oleh  Kabinet Indonesia Bersatu II[3] dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-nya (RPJMN) periode 2010-2014[4] sebagai dasar pengembangan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan yang antara lain dilakukan melalui aplikasi green budgeting untuk  menata-kelola keuangan anggaran pemerintah. Implementasi dari green budgeting antara lain melalui penerapan green procurement pada kebijakan publik.

PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui salah satu badan organisasinya, UNEP bahkan telah meluncurkan inisiatif green economy (GEI) untuk mendorong penerapan green economy oleh negara-negara anggotanya sejak November 2008[5], setelah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dunia selama 50 tahun terakhir ternyata diikuti oleh penurunan kualitas lingkungan yang sangat parah. Sejak tahun 1981 sampai dengan 2005, GDP (Gross Domestic Products) dunia naik lebih dari 100 % tetapi pada periode yang sama ekosistem dunia rusak atau yang digunakan dengan cara yang tidak berkelanjutan  lebih dari 60 %. [6]

Terlihat pada gambar dibawah peringkat negara-negara penerima GGND (Global Green New Deal) dari UNEP sampai dengan Agustus 2009, yang menunjukkan  bahwa Korea Selatan menduduki peringkat paling tinggi dengan angka 79 %. Korea Selatan mensponsori  inisiatif East Asia Low Carbon  Green Growth.

Dilain pihak, konsumen dunia juga semakin sadar akan akibat perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga semakin banyak permintaan  atas produk-produk atau servis yang menerapkan prinsip-prinsip green economy, bahkan untuk menunjang gaya hidup green tersebut, konsumen tidak keberatan untuk membayar lebih mahal dari produk yang tidak menerapkan prinsip green economy. Suatu survey yang dilakukan di 8 negara dengan 9,000 responden pada tahun 2010 ini menyimpulkan bahwa lebih dari 60 % konsumen akan membeli dari perusahaan yang mempunyai kesadaran lingkungan walaupun di negara-negara berkembang, masalah harga yang lebih tinggi menjadi halangan.[7]

Itulah sebabnya ketika sejak awal tahun 2010, media ramai memberitakan laporan Green Peace (Desember 2009)[8], yang menyatakan bahwa PT. SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology) tidak menerapkan system perkebunan sawit yang berkelanjutan, mengakibatkan tuntutan yang sangat keras kepada  dua perusahaan besar dunia,  Nestle inc dan Unilever,  untuk  memutuskan kontraknya membeli CPO dari Sinar Mas karena tidak menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip green economy.  Pemerintah Indonesia akhirnya memediasi pertemuan untuk menengarai pertikaian antara Green Peace dengan Sinar Mas, yang menghasilkan pada penunjukan  auditor independen. Direncanakan pada akhir Juni 2010, para auditor ini dapat menunjukkan hasil temuannya apakah laporan Green Peace memang terbukti atau tidak. Contoh kasus ini membuktikan bahwa perusahaan atau korporasi yang tidak (atau bahkan dicurigai tidak) menerapkan prinsip green economy tidak hanya akan kehilangan “competitive advantage”-nya, bahkan besar kemungkinannya untuk  ditinggalkan oleh pelanggan dan konsumennya.

Penerapan prinsip-prinsip green economy oleh suatu perusahaan, bahkan negara-negara di dunia  harus sesegera mungkin dilakukan, pertanyaannya adalah apa saja konsekwensi yang akan terjadi,  terutama dari segi biaya dan keuntungan yang diperoleh, seberapa besar biaya (yang tidak diperhitungkan/dianggarkan) yang mungkin dan akan timbul bila hal tersebut dilakukan. Seberapa besar tantangan untuk penerapan green economy bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk konsumen yang berada pada akhir mata rantai produksi. , seberapa besar kemampuan kita semua untuk menyesuaikan diri?

I.2. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan makalah ini adalah untuk menjabarkan semakin berkembangnya penerapan konsep Green Economy didunia dan akibatnya terhadap bisnis (perdagangan) internasional dengan mengambil contoh kasus perdagangan CPO internasional yang baru-baru ini terjadi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Green Economy

Menurut UNEP (United Nation Environment Programme, 2009) definisi dari  Green Economic adalah proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi; dimana emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum; (Greening the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities).[9]

Definisi lain tentang Green Economics yang didapat adalah ekonomi dari dunia yang sesungguhnya, dunia dari pekerjaan, kebutuhan manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana semua hal tersebut digabungkan menjadi satu secara harmonis. Green Economics adalah tentang ‘use-value’ bukan ‘exchange-value’ atau uang; tentang kualitas bukan kuantitas; tentang ‘re-generation’ dari individu, komunitas dan ekosistem buakan tentang ‘akumulasi’ dari uang ataupun material.[10] Pengertian Green economy lebih luas cakupannya dibandingkan  Low-Carbon Economy (LCE) atau  Low-Fossil-Fuel Economy (LFFE) yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi GHG (Green Houses Gas) yang dilepaskan.[11]

Sedangkan yang tercatat di Wikipedia,[12] Green Economy adalah model ekonomi baru yang berkembang dengan sangat pesat, yang bertolak belakang dari model ekonomi sekarang (black  economic model) yang menggunakan fossil fuels. Green Economy didasarkan pada pengetahuan Ecological Economics yang membahas tentang ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap climate change dan global warming.

Definisi green economy akan terus bermunculan mengingat terminologi ini baru berkembang sekitar 5 (lima) tahun terakhir ini, tetapi yang menjadi dasar pengertian  utamanya adalah segala usaha perekonomian yang dilakukan manusia yang tidak merugikan atau merusak alam dan lingkungan hidup pada saat ini maupun untuk masa mendatang.

II.2. Green Economy Initiatives (GEI)

UNEP menyatakan bahwa penerapan Green Economy dapat terlihat melalui:

  1. peningkatan investasi public dan private disektor green
  2. peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan kerja disektor green
  3. peningkatan GDP dari sector green
  4. penurunan penggunaan enerji/sumberdaya per unit produksi
  5. penurunan level CO2 dan polusi /GDP
  6. penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah

Pada level domestik inisiatif kebijakan dapat dilakukan antara lain:

  1. reformasi pajak dan insentive lain
  2. rasionalisasi penggunaan tanah dan kebijakan perkotaan
  3. adopsi manajemen sumberdaya air yang terintegrasi
  4. peningkatan dan pemberlakuan peraturan lingkungan
  5. monitor dan akuntabilitas implementasi dari paket-paket stimulus

Pada level internasional rancangan kebijakan-kebijakan dapat meliputi:

  1. perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral untuk jalur barang dan jasa yang berhubungan dengan lingkungan
  2. 2. bantuan internasional untuk mendukung penerapan green economy
  3. 3. aktivasi pasar karbon global 
  4. 4. pengembangan pasar global untuk servis ekosistem
  5. 5. pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan
  6. 6. koordinasi internasional dalam implementasi paket stimulus green

Lebih lanjut, UNEP mencanangkan bahwa keberhasilan penerapan green economy akan menghasilkan:

  1. 20 juta pekerjaan dibidang energi terbarukan pada tahun 2030 (sekarang 2,3 juta)
  2. pasar sebesar 658 milyar USD  untuk suply air bersih, sanitasi dan efisiensi air bersih pada tahun 2020 (sekarang 253 milyar USD)
  3. di EU & US: green building akan menciptakan lapangan kerja sejumlah 2 – 3,5 juta
  4. pertanian organik yang menciptakan 30 % lebih banyak pekerjaan / hektar
  5. China: 10 juta pekerjaan dibidang recycle dan energi terbarukan yang akan menghasilkan 17 milyar USD / tahun dan membuka lapangan kerja untuk 1 juta pekerja

UNEP mengembangkan Green Economy Initiatives (GEI) yang dirancang untuk mendukung negara-negara dalam ‘greening’ ekonomi mereka melalui pencanangan dan pemfokusan kebijakan-kebijakan, investasi-investasi dan pembelanjaan pemerintah menuju beberapa sektor seperti;  teknologi bersih, enerji terbarukan, penggunaan air, transportasi hijau,  pengolahan limbah,   green buildings dan pertanian dan kehutanan yang berkelangsungan.

GEI telah diluncurkan oleh UNEP sejak Oktober 2008 yang ditujukan untuk memotivasi dan mendukung negara-negara agar berinvestasi di green economy untuk kepentingan umat manusia khususnya penduduk miskin dan yang rentan terpengaruh, kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pendanaan untuk GEI didukung  oleh Norwegia, Swiss, Inggris dan UN Foundation dan diimplementasikan oleh badan2 dibawah UN secara menyeluruh.

Komponen dari GEI adalah sebagai berikut:

NOTE:

  • TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversities,
  • JCI: Joint Crisis Initiatives

GEI focus pada hubungan positif antara menjadi ‘green’ dan pertumbuhan ekonomi / penciptaan lapangan kerja / pengurangan kemiskinan. GEI juga mempromosikan sector-sektor hijau dan mendorong negara-negara berkembang untuk menuju ekonomi modern dan GEI juga  berpotensi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia saat ini, seperti resesi, kelaparan, kurang gizi, dllsb. GEI dilakukan pada 3 tingkat secara simultan, yaitu global, regional dan nasional.

Ada 3 (tiga) pilar utama dalam GEI yaitu meningkatkan nilai dan pengarusutamaan sumber daya alam pada tingkat nasional dan internasional, pengembangan lapangan kerja  melalui ‘green job’ dan penetapan kebijakan-kebijakan, penggunaan instrumen untuk mengakselerasi transisi menuju green economy.

Pada awalnya GEI dicanangkan sebagai proyek selama 2 (dua) tahun, tetapi kemudian berkembang bahkan mencakup inisiatif badan PBB lainnya untuk  meningkatkan investasi dibidang lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

II.3. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Green economy juga erat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan mengingat kedua pendekatan ini mengusung keberlangsungan lingkungan hidup sebagai dasar dari pemikirannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980[13].

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefi nisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting, yaitu:

  1. gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama.
  2. gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.

Menurut Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan:

  1. Menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
  2. Menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut.
  3. Menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergenerational welfare maximization).

Sejak akhir tahun 1980 an kajian dan diskusi untuk merumuskan konsep pembangunan bekelanjutan yang operasional dan diterima secara universal terus berlanjut. Pezzy (1992) mencatat, 27 definisi konsep berkelanjutan dan pembangunan bekelanjutan, dan tentunya masih ada banyak lagi yang luput dari catatan tersebut. Walau banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan, yang diterima secara luas ialah yang bertumpu pada tiga pilar: ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinahe, 1993). Dengan perkataan lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (profit), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (people), keberlanjutan ekologi alam (planet), atau pilar Triple-P, seperti yang tergambar berikut.

II.4. Penerapan Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pemerintah Indonesia seperti yang terlihat di gambar berikut telah menetapkan green economy sebagai fokus utama agenda pembangunan untuk periode 2010 – 2014 seperti yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Tampak Siring, Bali, April 2010:

Gambar dari paparan Menko Ekonomi, 19 April 2010, Tampaksiring-Bali

Paparan diatas menetapkan bahwa green economy menjadi prinsip utama yang diterapkan pemerintah dalam agenda pembangunannya untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan sasaran menurunkan emisi karbon sebesar 26 % pada tahun 2020 mendatang, dengan penekanan pada penerapan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia merupakan peserta aktif pada United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, juga dikenal sebagai “KTT Bumi) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Nasional, yang persiapannya melibatkan lebih dari 1000 peserta dari berbagai kalangan selama lebih dari dua tahun. Agenda 21 Nasional berisikan rujukan untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Agenda 21 Nasional ini kemudian diikuti pula oleh Agenda 21 Sektoral yang dikeluarkan tahun 2000, meliputi sektor pertambangan, energi, perumahan, pariwisata dan kehutanan. Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah memulai penyusunan Agenda 21 Lokal yang diharapkan dapat memberi pedoman perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dan menjadi rujukan bagi berpagai pihak untuk menyusun rencana-rencana aksi. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (National Council for Sustainable Development/NCSD) saat ini tengah dipersiapkan. Pada tahun 2002, Indonesia akan menjadi tuan rumah Prepcomm IV/WSSD tingkat menteri.

Indonesia juga telah menandantangani, meratifikasi dan menyetujui berbagai perjanjian lingkungan multilateral termasuk Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), Basel Convention on Hazardours Waste, Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol, United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) dan Cartagena Protocol on Biosafety, dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Kyoto Protocol, serta United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

Sejak tahun 1992, Indonesia telah cukup maju dalam mengeluarkan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Contohnya, Indonesia menerbitkan UU No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggantikan UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU baru tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa bila terjadi kebakaran di dalam kawasan  perkebunan, tanggung jawab ditimpakan pada pemegang konsesi hutan/perkebunan tersebut, Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang praktek pembakaran untuk membuka lahan. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas, Indonesia memprioritaskan pencegahan.

Indonesia juga mengeluarkan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi dasar kebijakan dalam pemerintahan dan pendanaan pembangunan lokal. Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk pengelolaan sumber daya dan lingkungan di tingkat daerah dan lokal. Desentralisasi merupakan pendekatan yang baik untuk pembangunan berkelanjutan karena membuka pintu lebih lebar bagi partisipasi masyarakat di dalam wilayahnya sendiri. Namun demikian, bagaimana hasil dari pendekatan desentralisasi ini masih perlu dilihat, sementara kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah mungkin perlu diperkuat.

Pembangunan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui Program Pembangunan Nasional yang, tidak seperti di masa lalu, disahkan melalui Keputusan No. 25/2000 tentang Propenas 1999-2004 untuk dilaksanakan melalui Properta dalam sektor-sektor dan Properda. Propenas telah mengandung tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan lingkungan walaupun integrasi ketiganya masih lemah[14].

BAB III

PEMBAHASAN

III.1. Kasus PT. SMART Tbk Vs Green Peace

Sejak awal 2010, media nasional dan internasional ramai memberitakan laporan Green Peace (Desember 2009)[15] yang menyatakan bahwa PT. SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology) antara lain; membuka lahan tanpa analisis dampak lingkungan, pembukaan lahan tanpa ijin, pembukaan lahan pada lahan gambut yang dalam. Tindakan-tindakan yang dinyatakan oleh Green Peace tersebut melanggar hukum Indonesia dan prinsip-prinsip RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Selanjutnya Green Peace menuntut agar Sinar Mas segera menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan dan lahan gambut, perusahaan seperti Nestle harus segera berhenti membeli produk dari Sinar Mas dan presiden harus segera menahan semua ijin yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan Sinar Mas selama penyelidikan pihak berwajib atas tindakan illegal yang dilakukan perusahaan tersebut berlangsung.

Green Peace lebih lanjut menyatakan bahwa perusakan hutan menyumbang dampak besar terhadap kehidupan lokal dan keberlangsungan pangan, menyebabkan dampak sangat buruk terhadap keanekaragaman hayati serta menyumbang perubahan iklim global. Green peace memperkirakan rata-rata emisi tahunan yang disebabkan oleh degradasi gambut untuk perkebunan minyak kelapa sawit Sinar Mas pada satu propinsi (Riau) saja adalah 2,5 juta ton CO2.

Laporan tersebut akhirnya menyebabkan dua perusahaan besar memutuskan kontraknya membeli CPO dari Sinar Mas untuk sementara, Nestle inc (kontrak 4000 ton CPO per tahun dihentikan pada bulan Pebruari 2010) dan Unilever (kontrak 47,000 ton CPO per tahun senilai 32 juta USD dihentikan pada akhir 2009[16])  terlepas dari kenyataan bahwa Sinar Mas adalah anggota dari RSPO.

Jumlah kontrak  Nestle dan Unilever dengan Sinar Mas tidak terlalu besar tetapi kenyataan bahwa kedua perusahaan internasional ini  melakukan pemutusan kontrak setelah laporan Green Peace dikeluarkan seakan menegaskan bahwa produsen CPO Indonesia telah melakukan pengrusakan hutan tropis seperti yang dituduhkan oleh Green Peace di mata dunia internasional. Bahkan Unilever juga menghentikan kontrak CPO nya dengan Duta Mas, produsen lain dari Indonesia, pada waktu yang bersamaan.

Melanjutkan aksi kampanyenya, Green Peace juga meminta agar Nestle dan perusahaan lain tidak membeli CPO dari Cargill, international Trader, bila produk CPO tersebut berasal dari perkebunan Sinar Mas.

Pihak Sinar Mas sebaliknya menuding bahwa laporan Green Peace tersebut tidak akurat; bahkan ada pendapat bahwa laporan Green Peace ditunggangi kepentingan politik dari negara lain untuk menjatuhkan produk CPO Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Achmad Manggabarani, director general of plantation crops dari Departemen Pertanian[17] mengingat harga produk CPO Indonesia  lebih murah dibandingkan CPO produksi negara lain dan kenyataan bahwa transaksi CPO kini menguasai 60 – 70 persen perdagangan minyak nabati internasional dimana Indonesia menempati posisi sebagai produsen utama  CPO dunia.[18]

Pemerintah Indonesia akhirnya memediasi pertemuan untuk menengarai pertikaian antara Green Peace dengan Sinar Mas pada tanggal 15 April 2010. Hasilnya, Sinar Mas kemudian menunjuk dua ahli dari IPB untuk menjadi verifikator independent bagi CUC (Control Union Certification) dan  BSI (British Standard Institute) yang ditunjuk diawal April 2010 sebagai auditor independen atas laporan Green Peace. Direncanakan pada akhir Juni 2010, para konsultan ini dapat menunjukkan hasil temuannya apakah laporan Green Peace memang terbukti atau tidak.

III.2. Sistem Supply Chain RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil)

“Promoting the growth and use of sustainable palm oil” adalah misi dari RSPO yang merupakan asosiasi Not-for-Profit internasional yang   dibentuk pada 2004 dengan kantor pusat di Zurich, Swiss dengan kantor secretariat di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan dari pembentukan asosiasi iniadalah untuk mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui standar global dan dukungan dari stakeholder.  Sampai  dengan saat ini RSPO telah mempunyai anggota lebih dari 300.[19]

RSPO, sebagai badan sertifikasi internasional industri CPO, telah menetapkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan harus memenuhi hal-hal berikut[20]:

  1. Komitment terhadap transparansi
  2. Memenuhi hokum dan peraturan yang berlaku
  3. Komitment terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
  4. Penggunaan praktik terbaik, tepat oleh perkebunan dan pabrik
  5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
  6. Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik
  7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
  8. Komitmen terhadap perbaikan yang terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

III.3. Perkembangan Usaha CPO Indonesia

Terlepas dari permasalahan Sinar Mas tersebut, industri CPO Indonesia pada tahun 2009 dapat memproduksi 20,2 juta ton dari areal seluas 7,9 juta hektar, dimana 2,7 hektar adalah perkebunan rakyat. Industri CPO menyumbangkan devisa sejumlah 10 milyar USD per tahun[21] dan mampu menyerap 14 juta orang pekerja baik petani maupun pekerja.[22]

Bila dilihat pada tabel dibawah tertera data realisasi ekspor Kementerian Perdagangan atas produksi CPO Indonesia yang permintaannya meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi dunia:

Kinerja Ekspor CPO dan Produk Turunannya Asal Indonesia

Menurut Negara Tujuan Ekspor (2004-2009)

Tahun India China Uni Eropa Negara Lainnya Total Volume
Volume % Volume % Volume % Volume %

2004

2,76 31,88 1,08 12,51 1,47 16,97 3,35 38,63 8,66

2005

2,56 24,66 1,35 13,06 1,89 18,24 4,57 44,05 10,38

2006

2,48 20,51 1,76 14,53 2,01 16,64 5,85 48,31 12,10

2007

3,31 27,84 1,44 12,14 1,83 15,38 5,30 44,65 11,88

2008

4,79 33,52 1,77 12,36 2,58 18,07 5,15 36,05 14,29

2009

5,50 32,66 2,65 15,72 3,14 18,63 5,55 32,99 16,83
Ket: Volume dalam Juta Ton.

Sumber: Greenomics Indonesia (Mei 2010), berdasarkan data Kementerian Perdagangan

Bahkan untuk tahun 2010 ditargetkan sebesar 23,20 juta ton oleh Kementerian Pertanian, kemudian meningkat hingga 28,44 juta ton pada tahun 2014[23].  Data-data diatas belum menunjukkan adanya tekanan terhadap permintaan produk CPO Indonesia karena isu lingkungan. Walaupun belum ada perubahan permintaan dari Negara-negara pengimpor produk CPO Indonesia, tetapi  perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut perlu menyadari dan melihat perubahan kecenderungan konsumen yang semakin menuntut  produk-produk yang ramah lingkungan, oleh karena itu prinsip perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan haruslah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada untuk memenuhi tuntutan konsumen tersebut.


BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap perkembangan penerapan Green Economy yang didukung oleh lembaga dunia, internasional, akademisi, Non Profit Organization,  seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

—  Pendekatan Green economy telah diterapkan sekarang

—  Korporasi yang tidak menerapkan prinsip green economy akan ditinggalkan oleh konsumennya

—  Kerjasama Ekonomi Regional akan lebih focus pada produk dan jasa yang mendukung taraf hidup yang berkelanjutan, oleh karena itu praktek bisnis yang menggunakan teknologi yang  clean dan berkelanjutan adalah yang akan berkembang dan didukung oleh konsumennya

—  Indikator pertumbuhan ekonomi seperti Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat inflasi harus juga dilengkapi dengan informasi tentang nilai susutnya sumber daya alam (deplesi) dan degradasi  lingkungan yang terjadi akibat aktifitas ekonomi

—  Negara dan pihak korporasi wajib menganggarkan biaya untuk perbaikan lingkungan akibat dari aktifitas ekonominya


DAFTAR PUSTAKA

  1. Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  2. Pezzy, J 1992. Sustainable Development Concepts : An Economics Analysis. Environment Paper No. 2. The World Bank, Washington, D.C.
  3. Munasinahe, M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development Environment Paper No.3. The World Bank, Washington, D.C.
  4. Makower, Joel. 2009. Strategies for the Green Economy: Opportunities and challenges in the new world of business. Mc Graw Hill. US.
  5. http://www.greeneconomics.net/what2f.htm (diakses 12 Juni 2010)
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Low-carbon_economy (diakses 12 Juni 2010)
  7. http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id184989.html (diakses 15 Juni 2010)
  8. http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3766%3AMENUJU-GREEN-ECONOMY%3A-PERTUMBUHAN-EKONOMI-VERSUS-PEMBANGUNAN-LINGKUNGAN&Itemid=237&lang=en (diakses 15 Juni 2010)
  9. http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/sosbud/2010/04/20/15728/Pelaksanaan-Green-Economy-Butuh-Inovasi-Teknologi (diakses 28 Juni 2010)

10.  http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/06/10/590461/pemerintah-kembangkan-green-budgeting-di-anggaran/ (diakses 28 Juni 2010)

11.  www.unep.org/greeneconomy (diakses 12 Juni 2010)

12.  http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=548&articleid=5957&l=en (diakses 28 Juni 2010)

13.  http://www.wpp.com/wpp/press/press/default.htm?guid={7d135945-e34d-456b-a209-b27156624ce7} (diakses 28 Juni 2010)

14.  http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/data%20bltn%202009.pdf (diakses 30 Juni 2010)

15.  http://indonesiaforest.webs.com/agenda_21.pdf (diakses 30 Juni 2010)

16. www.smart-tbk.com/20100408_SMDO_CCPR_Press_Release.pdf (diakses 15 Juni 2010)

17.  http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/id/press/reports (diakses 15 Juni 2010)

18.  http://www.detikfinance.com/read/2010/04/07/123630/1333757/4/nasib-kontrak-cpo-sinar-mas-ke-unilever-ditentukan-juni (diakses 25 Mei 2010)

19.  Green Peace, December 2009. “Kegiatan Ilegal Perusakan Hutan dan Lahan Gambut: Sinar Mas – apa yang telah kalian lakukan?”. London. Laporan.

20.  http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/update-indonesias-sinar-mas-refutes-greenpeace-charges/ (diakses 25 Mei 2010)

21.  http://www.thejakartaglobe.com/home/nestle-shows-its-sweet-side-to-greenpeace-sinar-mas-in-indonesian-palm-oil-fight/375507 (diakses 25 Mei 2010)

22.  Harian Kompas, Jakarta, 4 Januari 2010 “Serap 1 Juta Pekerja Baru”


[1] Sumber: http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id184989.html

[2] Sumber: http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3766%3AMENUJU-GREEN-ECONOMY%3A-PERTUMBUHAN-EKONOMI-VERSUS-PEMBANGUNAN-LINGKUNGAN&Itemid=237&lang=en

[3] Sumber: http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/sosbud/2010/04/20/15728/Pelaksanaan-Green-Economy-Butuh-Inovasi-Teknologi

[4] Sumber: http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/06/10/590461/pemerintah-kembangkan-green-budgeting-di-anggaran/

[5] Sumber : www.unep.org/greeneconomy

[6] Sumber : http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=548&articleid=5957&l=en

[7] Sumber : http://www.wpp.com/wpp/press/press/default.htm?guid={7d135945-e34d-456b-a209-b27156624ce7}

[8] Green Peace, December 2009 “Kegiatan Ilegal Perusakan Hutan dan Lahan Gambut: Sinar Mas – apa yang telah kalian lakukan?

[9] Sumber : www.unep.org/greeneconomy

[10] Sumber : http://www.greeneconomics.net/what2f.htm

[11] Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Low-carbon_economy

[12] Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy

[13] Sumber:  http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/data%20bltn%202009.pdf

[14] Sumber: http://indonesiaforest.webs.com/agenda_21.pdf

[15] Green Peace, December 2009 “Kegiatan Ilegal Perusakan Hutan dan Lahan Gambut: Sinar Mas – apa yang telah kalian lakukan?

[16] Sumber : http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/update-indonesias-sinar-mas-refutes-greenpeace-charges/

[17] Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/nestle-shows-its-sweet-side-to-greenpeace-sinar-mas-in-indonesian-palm-oil-fight/375507

[18] Sumber : Harian Kompas, Jakarta. 3 Juni 2010 “Porsi yang adil bagi RI dan Dunia” halaman 21 oleh Hamzirwan

[19] Sumber : www.rspo.org

[20] Sumber: http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Criteria%20Final%20Guidance%20with%20NI%20Document%20(BI).pdf

[21] Sumber : Harian Kompas, Jakarta. 3 Juni 2010 “Porsi yang adil bagi RI dan Dunia” halaman 21 oleh Hamzirwan

[22] Sumber : Harian Kompas, Jakarta, 4 Januari 2010 “Serap 1 Juta Pekerja Baru”

[23] Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Jakarta, 19 Mei 2010 “Kinerja Ekspor CPO Indonesia tidak terganggu Isu Lingkungan”

Leave a Reply

Blue Captcha Image
Refresh

*

Current ye@r *