BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan yang dicanangkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam MDGs (Millenium Development Goals) untuk dicapai pada tahun 2015 [1], diharapkan pada saat tersebut populasi orang miskin yang hidup hanya dengan 1 USD perhari dapat berkurang setengahnya.

Untuk tahun 2010 – 2014 Pemerintah Indonesia juga mencanangkan program percepatan dan peningkatan ekonomi nasional yang antara lain ditujukan untuk pengentasan kemiskinan menjadi 8 – 10 % dari 13,5 % melalui program-program yang pro-pertumbuhan, pro-pengentasan kemiskinan, pro-penciptaan lapangan kerja dan pro-lingkungan (pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment) yang direncanakan untuk dicapai sebagai berikut  (Tim Perumus Pokja I, 2010).

Gambar 1: Grafik Penurunan Kemiskinan (Tim Perumus Pokja I, 2010)

Dinyatakan juga dalam program pemerintah tersebut bahwa pengentasan kemiskinan antara lain dicanangkan melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk peningkatan pendapatan termasuk pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju  pelayanan keuangan mikro untuk mengembangkan UMKMnya dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM di region Asia Pacific berjumlah lebih dari 90 % dari total bisnis yang ada dan mempekerjakan antara 60 – 80 % dari total pekerja [2].

Negara-negara lain juga melakukan program-program khusus untuk mengembangkan UKMnya; Korea memberikan bantuan keuangan dan non-keuangan,  Malaysia memberikan akses pasar dan nasihat bisnis sedangkan Canada memberikan bantuan untuk pengetahuan ahli dan tehnik, serta nasihat bisnis [3].

Di Indonesia, keuangan mikro untuk pengembangan UMKM sejak lama telah memainkan peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99,99 % atau mencapai 51,26 juta unit usaha sampai dengan tahun 2008 dari seluruh pelaku usaha nasional (Statistik UMKM 2007- 2008).

Menurut data dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UMK dan Biro Pusat Statistik, pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta UKM dengan nilai penjualan rata-rata per tahun kurang dari Rp. 1 milyar per unit atau sekitar 99,8 % dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 2006 naik menjadi 48,8 juta UMK atau 99,85 % dari semua skala usaha di Indonesia (Tambunan, 2009).

Salah satu kehebatan UMKM adalah kemampuannya menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja dari pada Usaha Besar, sehingga aktifitas UMKM memberikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang sangat berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi makro yang positif bagi suatu negara.

UMKM di Indonesia menyerap tenaga kerja sebesar 96,95 % pada tahun 2007 dan 97,04 % pada tahun 2008. UMKM juga merupakan satu sumber penting penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), sebesar 56,23 % pada tahun 2007 dan 55,56 % pada tahun 2008, dibandingkan dengan PDB dari Usaha Besar,  seperti yang tertera pada gambar-gambar berikut:

Gambar 2 : Jumlah Tenaga Kerja 2007 – 2008 (Statistik UMKM, 2009)

Gambar 3 : Kontribusi terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku (Statistik UMKM, 2009)

Hal ini sangat disadari oleh pemerintah, itu sebabnya pemberdayaan pembiayaan perbankan untuk UMKM; peningkatan KUR dan dana bergulir dengan bunga murah dan mudah diakses oleh UKM juga menjadi bagian dari Program Percepatan dan Peningkatan Eknomi Naional pemerintah periode 2010 – 2014.

Sayangnya situasi dilapangan menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta, jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi hanya 108 juta, yang menggambarkan bahwa akses menyeluruh terhadap jasa-jasa lembaga keuangan yang teregulasi masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat (SEEP Network, 2009)

Pada saat krisis ekonomi UMKM juga menunjukkan kemampuan yang lebih untuk bertahan dibandingkan Usaha Besar, menurut Basri (2003) hal ini disebabkan oleh:

  1. sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama (non-durable consumer goods). Kelompok barang ini dicirikan oleh keanjalan permintaan terhadap perubahan pendapatan (income elasticity of demand) yang relatif rendah. Artinya, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tak akan meningkat banyak; sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot-sebagai akibat dari krisis sebagaimana yang terjadi. Mengapa UKM dan koperasi tak seterpuruk usaha besar? Pertama. dalam lima tahun terakhir ini-maka permintaan tak akan banyak berkurang. Dengan demikian secara rata-rata tingkat kemunduran usaha kecil tidak separah yang dialami oleh kebanyakan usaha besar, terutama usaha yang selama ini bisa bertahan karena topangan proteksi, fasilitas istimewa dan praktik-praktik KKN lainnya.
  1. mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas.
  1. pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja (kebalikan dari konglomerasi). Modal yang terbatas menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya. Di lain pihak, mengingat struktur pasar yang dihadapi UKM mengarah pada persaingan sempurna (banyak produsen dan banyak konsumen), tingkat persaingan sangatlah ketat. Spesialisasi dan struktur pasar persaingan sempurna inilah yang membuat usaha kecil cenderung lebih fleksibel dalam memilih dan berganti jenis usaha, apalagi mengingat bahwa usaha kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.
  1. terbentuknya usaha-usaha kecil baru, terutama di sektor informal, sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor informal ini pada akhirnya membuat tidak terjadi penurunan jumlah UKM dan koperasi.

1.2.   Permasalahan

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, tetapi  dari hasil kajian dan data BPS (2000) menunjukkan bahwa   ternyata hanya sebagian kecil dari UMKM yang memanfaatkan dana LKM untuk menutupi kekurangan modalnya. Usaha kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank baru 37,4 % , sedang usaha mikro hanya  8,6 %. Usaha Mikro dan Kecil  lebih banyak memanfaatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain seperti koperasi, modal ventura, lembaga non bank , keluarga, perorangan, dan lainnya, hal ini disebabkan karena sulitnya memenuhi persyaratan perbankan, birokrasi, dan prosedur yang cukup rumit (Sutrisno, 2006).

Makalah ini membahas problema, tantangan dan peluang pengembangan Keuangan Mikro bagi UMKM  di Indonesia.

1.3.   Pembatasan Pembahasan

Pada makalah ini pembahasan  dilakukan berdasarkan pada pembahasan dan literatur yang telah ada secara kualitatif saja, penulis tidak melakukan penelitian lapangan.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Keuangan Mikro, Kredit Mikro, UMKM

Usman et al. (2004) Menyatakan bahwa keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan; termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang- bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Usman (2004:1).

Menurut definisi yang dipakai dalam microcredit summit (1997) [4] kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta (Ashari: 2006).

Kredit mikro ditujukan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang  mempunyai usaha kecil, yang di Indonesia definisinya  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pasal 1 menyebutkan  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan : 2009)

Dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, sebagai berikut:

Jenis Usaha Nilai Aset Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro < 50 Juta < 300 juta
Usaha Kecil 50  – 500 juta 300 juta – 2,5 milyar
Usaha Menengah 500 – 10 Milyar 2,5 – 50 milyar

Tabel 1 : Penggolongan UMKM berdasarkan Nilai Aset dan Hasil Penjualan Tahunan

Sejumlah lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha diatas. Misalnya BPS menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha dengan pekerja tetap hingga 4 orang, Usaha Kecil antara 5 – 19 pekerja dan Usaha Menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Bila diatas 99 orang dikategorikan sebagai Usaha Besar[5].

Sedangkan menurut Soetrisno, berdasarkan nilai kredit maka besarnya kredit yang tergolong ke dalam kredit mikro lazimnya disepakati oleh perbankan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 50 juta/nasabah dapat digolongkan kedalam kredit mikro. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat perbankan internasional kredit mikro dapat mencapai maksimum US $ 1000,-. Di Thailand baru dalam taraf pilot project oleh Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) menetapkan kredit mikro adalah kredit dengan jumlah maksimum Bath 100.000/nasabah atau setara dengan US $ 2.500,-. Dengan demikian kredit mikro pada dasarnya menjangkau pada pengusaha kecil lapis bawah yang memiliki usaha dengan perputaran yang cepat.

Glendoh (2001) menyebutkan usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya.
  2. Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari “lintah darat”.
  3. Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan, keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya.
  4. Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja.
  5. Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya lemah.
  6. Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula.

2.2.  Keuangan Mikro untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pelayanan keuangan mikro dianggap sebahgai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara. Namun, masyarakat miskin bukanlah komunitas yang homogen, dan strategi serta bentuk pelayanan keuangan mikro terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai masyarakat miskin menurut  Matin, Hulme dan Rotherford seperti yang dicantumkan oleh Usman et al. (2004)

Pada masa pemberian kredit pertanian bersubsidi (1950-an – 1970-an) masyarakat miskin dipandang sebagai petani kecil yang tersisikan dengan fokus perhatian pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya dianggap perlu  melalui pemberian kredit. Pada era 1980-an masyarakat miskin dianggap sebagai pengusaha mikro, umumnya perempuan tidak memiliki jaminan, sehingga dikembangkan upaya-upaya lembaga non pemerintah untuk menyediakan kredit mikro, khususnya bagi perempuan. 1990-an, kredit mikro semakin berkembang dengan adanya inovasi cara penyaluran kredit kepada kelompok dengan pola Grameen Bank, dengan kelompok perempuan miskin sebagai target utama. Pola ini diadopsi oleh banyak negara dan memperoleh dukungan dari banyak lembaga pendanaan. Perkembangan memunculkan industri keuangan mikro yang menreapkan konsep ’financial viability and sustainability’ lembaga penyedia layanan keuangan mikro. Perkembangan ini diiringi dengan upaya besar-besaran untuk menambah jumlah nasabah atau meningkatkan jumlah kredit per nasabah menurut Kalpana  (Usman et al, 2004)

Pada akhir 1990-an beberapa studi secara kritis menyoroti gejala makin tersingkirnya golongan paling miskin dari pelayanan keuangan mikro, sebagai akibat sampingan dari penekanan yang berlebihan pada kelancaran pembayaran dan ’institutional viability” lembaga pemberi layanan keuangan mikro. Dalam kaitan dengan ketersingkiran golongan paling miskin dari pelayanan keuangan mikro tersebut, Kalpana mengidentifikasikan setidaknya empat faktor penyebabnya yaitu:

1.      Bentuk pinjaman yang tidak fleksibel dengan pembayaran mingguan yang kaku dan tidak adanya pelayanan tabungan

2.      Dominasi staff program terhadap nasabah yang tidak memungkinkan adanya komunikasi timbal balik

3.      Sistem pengawasan antar teman dalam kelompok yang justru dapat menyingkirkan orang yang paling miskin atau yang mengalami musibah dan

4.      Adanya tekanan yang dapat menyebabkan masabah terperangkap kredit informal berbunga tinggi agar dapat membayar pinjaman tepat waktu

Selanjutnya Usman et al (2004) menyatakan bahwa Ada dua pandangan berbeda mengenai ketersingkiran golongan paling miskin dari layanan keuangan mikro. Pandangan pertama beranggapan bahwa golongan paling miskin tidak memerlukan pelayanan keuangan mikro, tetapi lebih memerlukan bantuan yang bersifat langsung. Oleh karenanya penanggulangan kemiskinan bagi golongan ini harus dilakukan melalui bntuan sarana kesehatan, pangan, pendidikan dan bukan kredit mikro (Robinson). Selain itu mahalnya biaya menjangkau golongan termiskin yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kredit dan tabungan mereka, sehingga tidak akan mampu menjamin keberlanjutan dan perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan mikro (the microfinance gateway).

Pandangan kedua menyatakan bahwa golongan miskin layak mendapatkan layanan keuangan mikro sehingga rancangan bentuk layanannyalah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pandangan ini menekankan pada perlunya merubah paradigma keuangan mikro dari fokus pada aspek promosi atau dukungan terhadap usaha ekonomi kearah layanan keuangan mikro yang bersifat perlindungan melalui program tambungan, pinjaman darurat atau asuransi mikro.

2.3. Potensi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Soetrisno menyatakan bahwa jika BRI unit telah diakui sebagai the biggest and the best micro banking system in the world, maka Grameen Bank adalah the best social banking system, perbedaannya terletak pada pada kemampuan untuk memobilisasi dana masyarakat dan kegiatan usaha secara komersial yang sehat tanpa subsidi untuk perbankan mikro seperti yang telah ditunjukkan BRI-Unit. Sementara Grameen Bank terletak pada kemampuannya untuk menjangkau masyarakat miskin menjadi produktif dan siap masuk dalam arus kegiatan ekonomi biasa serta memanfaatkan mekanisme perbankan yang biasa, meskipun akhirnya juga dikerjakan oleh Grameen Bank sendiri tapi tidak tertutup untuk menjadi nasabah bank lain.

Di Indonesia yang memiliki kekuatan sebagai sumber pembiayaan mikro terbesar kedua setelah BRI-Unit adalah koperasi yang sayangnya  struktur kelembagaannya masih sangat terfragmentasi dan belum bergerak sebagai sistem kembaga keuangan yang efisien, oleh karena daya dobraknya tidak dapat kelihatan meluas dan terkesan kurang produktif. Di negara seperti Kanada, India, Korea, dan lain-lain lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan koperasi menjadi kekuatan efektif untuk pembiayaan anggota koperasi baik para petani, peternak, produsen, maupun konsumen.

Pada dasarnya potensi pengembangan LKM masih cukup luas karena :

  1. Usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh LKM yang ada
  2. LKM berada di tengah masyarakat
  3. Ada potensi menabung oleh masyarakat karena rendahnya penyerapan investasi didaerah, terutama di pedesaan
  4. Dukungan dari lembaga dalam negeri dan internasional cukup kuat

Segmentasi pasar lembaga keuangan mikro pada umumnya adalah kelompok usaha mikro yang dianggap oleh bank :

1. Tidak memiliki persyaratan yang memadai

2. Tidak memiliki agunan yang cukup

3. Biaya transaksinya mahal / tinggi

4. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya

Permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro dapat diperhitungkan masih

sangat luas dan segmennya bermacam-macam. Hal ini mengingat sebagian besar kelompok usaha mikro belum dapat dilayani oleh bank. Kelompok peminjam tersebut meliputi usaha produktif masyarakat yang memiliki perputaran usaha tinggi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Keuangan Mikro di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan menyediakan jasa pelayanan keuangan mikro di seluruh wihayah kepulauannya.   Sejarah keuangan mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad 19, dan masih terus berkembang sampai dengan sampai saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Usman et al. (2004:9) sebagai berikut:

  • Akhir Abad 19: Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa didirikan untuk membantu melepaskan para petani, pegawai dan buruh dari lintah darat
  • 1905, Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan layanannya diperluas ke arah usaha di luar bidang pertahina
  • 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 no 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa yang ditujukan untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali
  • 1930 dikeluarkan peraturan mengenai Algemene Volkskrediet Bank yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia, dan Afdeelingsbank yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat
  • Setelah 1945, Pemerintah mendorong pendirian bank pasar guna memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar
  • 1970,  pemerintah mencanangkan program kredit bimbingan masal / intensifikasi masal (Bimas/Inmas) yang melibatkan BRI melalui BRI Unit Desa sebagai penyalur kredit mini dan midi
  • 1978, Terminologi yang umum bagi lembaga keuangan kecil teregulasi di Indonesia adalah “Bank Perkreditan Rakyat”, atau disebut BPR yang diperkenalkan oleh Bank  ndonesia di tahun ini
  • 1984, karena terjadi kemacetan kredit Bimasyang sangat besar, maka penyaluran kredit ini dihentikan. Kemudian di BRI unit desa diciptakan skim kredit dan tabungan baru yang dinamakan kredit umum pedesaan (kupedes) dan simpanan pedesaan (Simpedes) yang bersifat komersial
  • 1988, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan kemudahan pendirian BPR.
  • 1992, dikeluarkan UU no 7 tentang perbankan yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR
  • 2000, dibentuk Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia yang merupakan forum komunikasi stakeholders yang terdiri dari lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dunia bisnis, media massa, lembaga donor dan kelompok swadaya masyarakat. Forum ini berusaha mendorong dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro.

Menurut Soetrisno, lembaga keuangan mikro lainnya yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank khusus (misal; Bank Muamalat) dan bank lain serta BPR-S, sedangkan yang berbentuk bukan bank terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitul Tamwil (BTM) yang dikembangkan oleh Baitul Mal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang.

3.2. Kinerja dan Problem Keuangan Mikro di Indonesia

Lembaga keuangan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni Pertama, Bank, misal BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air; dan kelompok yang Kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan (Soetrisno)

Lebih lanjut, Soetrisno juga menyatakan bahwa dilihat dari besarnya kredit yang  disalurkan maka dua kekuatan besar penyelenggara kredit mikro adalah BRI-unit dan koperasi (KSP – Koperasi Simpan Pinjam dan USP – Unit Simpan Pinjam) yang masing-masing menyumbang sebesar 46 % dan 31 % terhadap total kredit mikro. Ditinjau dari jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling dominan baik dari segi titik pelayanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam), kemudian BRI menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD (Bank Kredit Desa) dalam titik pelayanan. Jika diamati lebih lanjut segmen kredit mikro papan atas memang sebagian terbesar ditangani BRI meskipun rata-rata peminjamnya hanya Rp. 2.439.000 jauh dibawah batas maksimum Rp. 50 Juta. Sementara BPR masih merupakan lembaga yang meminjamkan dananya dibawah BRI. Koperasi dan perkreditan lain nampaknya benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan produktif karena secara rata-rata menangani peminjam dibawah Rp. 1 Juta.

Menurut SEEP Network (2009), setiap BRI Unit diperlakukan sebagai sumber keuntungan, kemandirian secara keuangan dan independen dari subsidi.  Dalam sejarahnya, Divisi Unit terus dilindungi dari berbagai perluasan negatif dari aktivitas kebijakan pembiayaan. Pada akhir September 2004, BRI mengoperasikan 4.049 Unit dan 325 cabang. Privatisasi sebagian saham BRI berlangsung sukses, yaitu dengan menyelenggarakan IPO dan daftar saham per 10 November 2003.   Pada akhir September 2004, BRI memiliki 87% pendanaannya ke usaha mikro, kecil, dan menengah, sedangkan untuk pendanaan ke korporasi terwakili 13%. Sekitar 31% dari total pendanaan Rp 58.119 triliun (USD 6,2 miyar) adalah merupakan untuk sektor usaha mikro atau sekitar Rp18,14 triliun (USD1,9 milyar)

Sukses yang dialami Bank Danamon pada pembiayaan keuangan mikro telah menstimulasi bank-bank swasta lainnya, seperti BTPN, Bank Mega Syariah, Bank Mayapada, Bank NISP dan Bank DIPO Internasional. Dimana mereka melakukan “down-scale” pada operasional mereka dalam rangka memasuki sektor keuangan mikro. Sebelum masa krisis keuangan, bank pemerintah, BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), dengan dukungan dari Texas Pacific Group (TPG), memberikan signal dalam investasi sebesar Rp 30-40 triliun untuk 5 tahun kedepan untuk operasional keuangan mikronya. Bank Mega Syariah merencanakan 210 unit keuangan mikro di 17 kota. Bank Mega Syariah merupakan pionir di antara bank syariah di sektor ini. Bank Mandiri, bank terbesar komersial di Indonesia, telah mencanangkan keinginannya untuk membuka 300 unit perbankan mikro dan merekrut 1.700 karyawan pada 2008. Direncanakan untuk meningkatkan pembiayaan keuangan mikro lebih dari 10% total pencairan dananya.

Pada Maret 2004, industri BPR telah memiliki 2,4 juta peminjam dan 5 juta penabung, dengan rasio pinjaman terhadap deposito sebesar 77% dan rasio non-performing loan sebesar 8%. Hampir 60% dari BPR teregistrasi sebagai perseroan terbatas, 36% adalah milik pemerintah dan sisanya merupakan koperasi. Pada saat itu, BPR berlisensi memiliki aset sebesar Rp 13,43 triliun (USD 1,34 milyar) dimana Rp 9,43 triliun (USD 940juta) berupa pembiayaan. Selanjutnya juga dapat memobilisasi Rp.2,66 triliun (USD 267 juta) dalam bentuk tabungan, serta Rp 3,36 triliun (USD 336 juta) dalam bentuk deposito berjangka. Lebih lanjut, terjadi pertumbuhan yang cepat untuk aspek-aspek tersebut diatas. Per Agustus 2008, pembiayaan mencapai Rp 25,01 triliun (USD 2,5 milyar), dan deposito sebesar Rp 20,6 triliun (USD 2,06 milyar). Rasio pinjaman terhadap deposito mencapai 84,3% dan NPL berada di 7% (SEEP Network, 2009).

Perum Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank di keuangan mikro adalah perusahaan milik pemerintah yang menyediakan jasa keuangan mikro kepada lebih dari 15 juta peminjam di 2004 melalui jaringan 812 cabang. Pada tahun 2004, Perum Pegadaian memberikan Rp 10,45 triliun (USD 1,05 milyar) dalam bentuk pinjaman, dan menghasilkan keuntungan sebesr Rp.230 milyar (USD 24.7 juta). Pegadaian menawarkan jasa keuangan yang cepat dan efisien, di mana nasabah akan menaruh barang-barang / aset yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman tanpa aset tersebut dijual ke Pegadaian. Pegadaian pada umumnya memberikan pinjaman kecil dimana hampir 90% adalah kurang dari Rp 500.000 (USD 50) di 2001 (SEEP Network, 2009).

Menurut Wijono (2005), data Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber–sumber permodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga/famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM (30,01 %), koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM (3,94 %), selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM (28,39 %); perbankan sebanyak 361.688 UKM (16,97 %); keluarga/famili sebanyak 350.419 UKM (16,44 %); lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM (3,51 %)persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM (0,75 %).

Sedangkan pada survei yang dilakukan pada tahun 2002, hasilnya menunjukkan adanya perubahan dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampu memberikan pelayanan kepada 101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21 %. Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66 %, Keluarga/famili sebanyak 413.174 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 17,91 %.

Gambar 4 : Sumber dana UMKM tahun 2001, 2002

(Sumber Statistik Perkoperasian, 2005)

Bahkan dalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKM porsinya semakin menurun (Lihat Tabel 2). Hal ini semakin memperjelas bahwa bila hanya menggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mampu mengembangkan UKM, oleh karena itu perlu dikembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UKM.

Tabel 2 : Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada bank-bank umum

tahun 2000-2004 (Sumber Bank Indonesia)

Lebih lanjut Wijono (2005) menyatakan bahwa perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UMKM, dan terutama karena  masih banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (Persyaratan 5-C). Padahal hampir sebagian besar pelaku UKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Contoh yang mudah adalah bank yang memberikan kredit kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan biaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam kategori kredit kecil ini semakin banyak.

Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas dari karakterisitik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.

Jenis LKM lebih banyak didominasi oleh USP, namun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR. Hal ini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPR lebih besar daripada USP. Perkembangan LKM dapat dilihat pada beberapa indikator seperti; jumlah unit, simpanan, penyimpanan, pinjaman, jumlah peminjam dan rata-rata pinjaman, seperti yang terlihat pada tabel  berikut:

Tabel 3 : Beberapa indikator perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Sumber: Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah UMKM yang berjumlah 42 jutaan ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun LKM hanya sebesar 22,14 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi intermediasi lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik serta masih lebarnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikan potensi yang sangat besar dalam penyaluran kredit karena masih terbuka pasar yang luas untuk skim-skim kredit skala mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah membuktikan bahwa :

  1. Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil
  2. (UKM);
  3. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM);
  4. Mandiri dan mengakar di masyarakat;
  5. Jumlah cukup banyak dan penyebaran nya meluas;
  6. Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota dan
  7. masyarakat;
  8. Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi
  9. anggotanya (tanpa agunan);

10.  Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa

11.  dijangkau oleh kelompok miskin;

12.  Mengurangi berkembangnya pelepas uang (money lenders);

13.  Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat dan ;

14.  LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik.

Keunggulan diatas menyebabkan LKM sangat penting dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM (terutama usaha mikro). Pelajaran BRI-Unit sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah memberikan pelayanannya sampai ke pelosok tanah air dengan tingkat bunga pasar dan tidak ada memerlukan subsidi. Disamping itu secara empiris tingkat pengembalian baik, mutu pelayanan lebih penting dan mengenal orang dan memahami nasabah serta cash flow sebagai pengganti kollateral phisik. Pendekatan kelompok juga terbukti efektif sebagai pressure group dan mengurangi biaya dan resiko dalam penyaluran (Soetrisno).

Selain berbagai peluang diatas, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM.

Tabel 4: Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat, seperti yang diuraikan oleh  Wiloejo (2005).

Tabel 5: Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro

Soetrisno menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil.

3.3. Hasil analisis SWOT Usaha Mikro di Indonesia

Seperti yang diuraikan Sutrisno (2006):

3.3.1 Strenght (keunggulan)

  • Usaha Mikro memiliki keunggulan komparatif :
  • Usaha Mikro beroperasi menebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha;
  • Usaha Mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah;
  • Sebagian besar Usaha Mikro dapat dikatakan padat karya (labour intensive)
  • Hubungan yang erat antara pemilik dan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan kerja).

3.3.2 Weakness (kelemahan)

  • Pemasaran (permasalahan persaingan pasar dan produk; permasalah akses terhadap informasi pasar, dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha mikro
  • Permodalan
  • Marjin Usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
  • Kemitraan
  • Sumberdaya Manusia. Struktur organisasi dan pembagian kerja/ tugas kurang atau tidak jelas, bahkan sering mengarah pada one man show. Sulit mencari dan mempertahankan tenaga kerja atau pegawai yang memiliki loyalitas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Kemampuan manajerial perusahaan masih lemah.
  • Keuangan. Belum mampu memisahkan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun baik

3.3.3 Opportunity (Kesempatan)

  • Ketika dunia terpadu secara ekonomi, bagian komponen-komponennya menjadi lebih banyak, lebih kecil, dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global berkembang, sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan terbuka ekonomi dunia, akan makin besar peran usaha-usaha mikro (John Naisbitt,Global paradox)
  • Perusahaan Multinasional (MNC) cenderung melakukan desentralisasi manajemen yang dikelola secara otonom dalam unit-unit yang lebih kecil yang memberikan kesempatan usaha mikro untuk aktif
  • Perbaikan akses pasar dan penghapusan Multifiber Arrangement (MFA) kesepakatan GATT, yang mana dari jenis-jenis produk tersebut baik pertanian maupun produk-produk dalam rangka MFA pada dasarnya merupakan barangbarang yang diproduksi oleh usaha mikro

3.3.4 Threat (Ancaman)

  • Dalam persaingan global dan kelonggaran pasar akan mengundang para pesaing dari sesama negara berkembang, sehingga dapat diduga persaingan harga akan menjadi lebih ketat, sama seperti persaingan non harga.
  • Hanya perusahaan yang efisien dan produktif yang mampu memanfaatkan peluang tersebut. Padahal usaha mikro belum mampu mempertahankan kualitas produk, memiliki jaringan pemasaran terbatas, kesulitan menjaga kesinambungan delivery (pengiriman), serta lemah dalam promosi.

3.4. Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia

Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hingga pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karena secara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanya ketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKM hendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalam perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai blue print dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadi industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yang sama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.

Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat

Menurut Soetrisno, upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM dapat dilakukan melalui :

  1. Perkuatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat (KSP/USP dan LKM);
  2. Penggalangan dukungan dan fasilitasi pembiayaan UKMK dengan lembaga keuangan;
  3. Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UKMK (Pemda, Luar Negeri, dll);
  4. Optimalisasi pendayagunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri);
  5. Peningkatan Capacity Building LKM;
  6. Training bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM;
  7. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM dan;
  8. BDS yang mampu memberikan fasilitasi manajemen, keuangan, dll.

Pengembangan KSP dan LKM kedepan harus diarahkan untuk menjadikan KSP dan LKM sehat, kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan pembinaan/fasilitasi, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola KSP/USP-LKM melalui diklat terus menerus sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan layanan bagi anggota, meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring :

  1. Antar KSP/LKM, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder yang berperan mengatur interlending diantara KSP/USP Koperasi dan LKM;
  2. Antara KSP/USP dan LKM dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses untuk dana pinjaman maupun equity.

3.5. Regulasi Moneter untuk Keuangan Mikro

Seperti yang diuraikan oleh SEEP Network (2009)

3.5.1. Peraturan Bank

Peraturan pemerintah dalam sistem perbankan di Indonesia ( Undang-undang Perbankan, 1992 dan perubahan undang-undang 1998 ) mengatur, seperti yang tersebut di atas, untuk dua jenis bank. Terdapat bank umum menawarkan produk keuangan yang lengkap. Mereka memiliki akses pada sistem pembayaran dan menyediakan jasa-jasa perbankan pada umumnya, serta jasa pertukaran mata uang asing. Bank umum diharuskan memiliki modal disetor sebesar Rp 10 Miliar ( USD 1 juta ). Kategori bank kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendirian untuk modal disetor adalah Rp. 50 juta, ketentuan ini ditingkatkan pada tahun 1999 menjadi Rp 500 juta (USD 50,000) untuk area lokal. Persyaraktan modal minimum juga ditingkatkan untuk BPR yang beroperasi di daerah Jakarta, dari Rp 50 juta menjadi Rp 2 Miliar (USD200.000), dan untuk ibukota propinsi sebesar Rp 1 Miliar (USD100.000).

Pada tahun 2003, dengan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas supervisi perbankan di Bank Indonesia dipindahkan. Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK) sekarang melaksanakan fungsi tersebut, sedangkan Bank Indonesia tetap bertanggung jawab untuk kebijakan keuangan dan pengembangan sistem perbankan. Bank Indonesia juga memiliki fungsi tetap di dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (tetapi tidak untuk pembiayaan ulang seperti pendanaan). Hal ini akan dijelaskan lebih jauh di bawah. Selain itu, LPJK mempunyai pengaturan khusus dengan lembaga lainnya untuk mensupervisi seperi BKD disupervisi oleh cabang BRI. Dalam mensupervisi bank umum LPJK menggunakan sistim penilaian CAMEL (Modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan, likuiditas) yang berisikan tujuh rasio dan 25 pertanyaan. Untuk BPR keenam komponen CAMEL dilakukan dalam format yang sederhana. Setelah krisis moneter 1997-1998, terjadi proses rasionalisasi yang drastis dalam sistem perbankan komersial, seperti tersebut di atas. Proses paralel terjadi juga di antara BPR, dimana jumlahnya menurun sebanyak 400 hingga total 1.800 selama 2008.

3.5.2 Peraturan untuk lembaga keuangan non-bank.

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, telah disarankan untuk merubah ke BPR tetapi (seperti yang tersebut di atas) mayoritas tidak melakukan. Sehingga LDKP tetap diregulasi oleh pemerintah provinsi, sedangkan asistensi teknis serta supervisi biasanya didelegasikan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang juga dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jika LDKP dibatasi untuk memobilisasi simpanan, spesifik kategori LDKP di Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibolehkan oleh Bank Indonesia untuk menerima pendanaan dari anggota di tingkat desa, dengan ketentuan bahwa mereka tidak menyebut sebagai bank. Lembaga semi formal seperti LDKP, LPD, koperasi keuangan mikro, koperasi kredit dan LSM adalah diluar kerangka hukum perbankan, dan memiliki status hukum yang tidak jelas di dalam sistem keuangan. Hal ini dapat membawa risiko untuk penabung kecil pada kasus-kasus di mana lembaga-lembaga ini menerima tabungan.

3.5.3 Peraturan Koperasi

Walaupun kerangka hukum untuk koperasi di Indonesia ada, pengawasan yang aktif tidak berjalan karena kurangnya kapasitas badan sentral yang bertanggungjawab, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sektor koperasi di regulasi oleh peraturan pemerintah tahun 1995 dan keputusan menteri tahun 1998, di mana membatasi aktivitas simpan dan pinjam untuk Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Persyaratan minimum modal juga diterapkan.

3.5.4. Undang-Undang Yayasan

Pada tahun 2001, mengikuti beberapa kejadian perlakuan tidak wajar pada status organisasi nonprofit, pemerintah menyetujui undang-undang untuk Yayasan (bentuk yang umum pada organisasi nonprofit di Indonesia). Sesuai dengan undang-undang, yayasan hanya boleh menyediakan pelayanan sosial, humanis, dan agama serta dilarang untuk berkecimpung dalam pengumpulan pendapatan atau aktivitas ekonomi seperti keuangan mikro. Yayasan yang sudah berdiri diberikan waktu lima tahun untuk mengikuti undang-undang yang baru, misalnya berhenti beroperasi untuk keuangan mikro mereka atau menjadi BPR / koperasi. Beberapa yayasan yang sebelumnya sebagai penyedia keuangan mikro menghadapi tantangan yang sulit untuk merubah ke status baru, dikarenakan memiliki kekurangan dana atau kualifikasi untuk menjadi BPR, atau segan untuk mengikuti peraturan-peraturan sebagai koperasi. Akhir waktu secara hukum seringkali menunjukkan kurang jelas di Indonesia dan situasi ini akan memakan waktu.


BAB 4

KESIMPULAN

Keuangan mikro Indonesia akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi pada pengurangan dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan program pemerintah tahun 2010 – 2014 tentang Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional. Walaupun telah memiliki sejarah yang panjang dalam keuangan mikro – sejak akhir abad 19, dan insitusi Indonesia, BRI Unit, diakui oleh dunia sebagai the best biggest and the best micro banking system in the world, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tetap dihadapi pada masalah internal (aspek operasional dan pemberdayaan usaha) dan eksternal (aspek kelembagaan).

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa  LKM mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UMKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga LKM menjadi alternatif pembiayaan yang sangat potensial mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan ini.

Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti perkembangan aktifitas usaha para pelaku UMKM, jika UMKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UMKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk memperkuat UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.


DAFTAR PUSTAKA

Ashari. 2006. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 no 2 Juni 2006 : 146-164: Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Bogor

Basri, Dr. Faisal H. 2003. Makalah: Dinamika UKM diantara Gemuruh Retorika Politik dan Mitos. Denpasar

Glendoh, Harman, Sentot. 2001. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil. Jurnal Management & Kewirausahaan. Vol 3. No 1. FE.UKP. Hal 1-13

Kementrian Negara Koperasi dan UKM : Statistik UMKM 2007-2008. Jakarta

SEEP Network. 2009. Laporan Industri Keuangan Mikro Indonesia. Banking with the Poor Network. Jakarta.

Soetrisno, Noor. Lembaga keuangan Mikro : Energi pemberdayaan ekonomi rakyat?.   www.smecda.com/deputi7/…/LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO.pdf (diakses 6 Juli 2010)

Sutrisno, Lestari. 2006. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: Kajian Usaha Mikro, nomor 2 tahun I. Jakarta

Tambunan, Tulus. 2009. Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta

Tim Perumus Pokja I. 2010. Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional. Tampak Siring.

Usman, Syaikhu et al. 2004. Laporan Lapangan : Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Indonesia

Wijono, Wiluyo Wiryo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar system keuangan nasional -  Upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi Khusus, Indonesia.

www.undp.org/mdg/ (diakses 6 Juli 2010)

www.microcreditsummit.org (diakses 6 Juli 2010)

http://www.antaranews.com/view/?i=1235735275&c=EKB&s (diakses 6 Juli 2010)

http://www.apec.org/apec/news___media/apec_at_work/20100617_smedev.html (diakses 6 Juli 2010)

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-statistik-ukm-2009/216-buku-statistik-ukm-2009.html (diakses 6 Juli 2010)

http://www.ekonomirakyat.org (diakses 6 Juli 2010)


[1] Sumber: www.undp.org/mdg/

[2] Sumber: www.apec.org

[3] Sumber: http://www.apec.org/apec/news___media/apec_at_work/20100617_smedev.html

[4] Sumber: www.microcreditsummit.org

[5] Dr. Tulus TH Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009) Hal: 16

One Response to “KEUANGAN MIKRO :PROBLEMA, TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA”

Leave a Reply


Refresh



Current ye@r *